TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS SEBAGAI PENCEGAHAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
- Authors
-
-
Nurul Hamidatur Riskiyah
Universitas TerbukaAuthor -
Anang Setiyawan
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- asas kepastian hukum, kontradiktur delimitasi, pemegang sertipikat, sengketa tanah, tanda batas
- Abstract
- Kerusakan atau hilangnya penanda batas, serta adanya instalasi yang tidak sesuai, dapat menimbulkan sengketa batas tanah, bahkan dalam keberadaan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini berfokus pada landasan hukum kewajiban pemegang sertipikat hak atas tanah untuk memelihara penanda batas, serta pengaruh kelalaian pemegang sertipikat hak atas tanah terhadap kepastian hukum sertipikat tersebut. Penelitian ini juga berfokus pada jenis tanggung jawab hukum yang mungkin berlaku. Penelitian ini bersifat hukum normatif, dan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemeliharaan tanah dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria dapat ditafsirkan mencakup pemeliharaan tanda batas apabila dikaitkan secara sistematis dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun, ketentuan pidananya terbatas pada pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki ancaman sanksi yang relatif ringan. Kelalaian oleh pemegang hak dapat mengurangi kepastian hukum sehubungan dengan sertipikat, karena hal itu dapat menyebabkan perbedaan antara kondisi fisik yang sebenarnya dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, upaya harus diarahkan pada langkah-langkah pencegahan, serta tindakan dan tanggung jawab perdata, untuk mengatasi perbedaan tersebut, yang menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan mengenai batas-batas tanah. Mengembangkan peraturan dan upaya sosialisasi yang lebih luas merupakan sarana penting untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
- References
-
Anjarsari, M. F., Romlan, & Susilowati, T. (2025). Efektivitas pemasangan tanda batas atau patok pada batas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(4), 577–582.
Arifah, Y., Agustiwi, A., & Syamsiah, D. (2022). Mekanisme pengembalian batas dalam sengketa tanda batas tanah di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jurnal Mataram, 11(1), 423–428.
Mecilita, I., & Arba. (2025). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik yang memiliki tapal batas berbeda. Jurnal Private Law, 5(2), 556–565.
Nurzia, U. (2024). Penetapan tanda batas bidang tanah dan dampaknya pada kepastian hak. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 36–55.
Rachmawati, F. A., Niravita, A., & Aminah, A. (2024). Penerapan asas kontradiktur delimitasi pada program PTSL di Kota Semarang. Notarius, 17(3), 1954–1970.
Sembada, P. (2023). Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Dinamika Hukum, 14(2), 193–209.
Sukma, Z. P. R., & Aminah. (2024). Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai mediator para pihak dalam proses mediasi penyelesaian sengketa batas tanah. UNES Law Review, 6(3), 9572-9583.
Ulfiyah, M., & Ratna M.S., E. (2024). Perlindungan hukum pemilik sertipikat titik koordinat tanah berbeda dengan tertera di sertipikat. Notarius, 17(1), 97–109.
Is, M. S., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). Hukum agraria di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Koswara, I. Y., Sakmaf, M. S., Darmono, Royani, E., & Irawan, A. D. (2024). Kepastian hukum tanah: Pendaftaran, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di era MEA. Purwokerto: Amerta Media.
Ramadhani, R. (2022). Hukum pertanahan Indonesia dan perkembangannya. Medan: UMSU Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aalya Zhafira Salsabila, Zayyan Nadia Falahi, Jessica Eva Agustia, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dava Aji Ramadhan, Andika Rafa Hendrawan, Peter Guntara, TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Agung Wibawanto, KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.