REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023

Authors

  • Nabila Ohorella

    Universitas Abdul Muthalib Sangadji Ambon
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/h20wdz10
Keywords:
Hukum Pidana Digital, Aturan Tumpang Tindih (KUHP Baru & UU ITE), Ganti Rugi Korban (Restitusi), Penyelesaian Damai (Keadilan Restoratif), Pemblokiran
Abstract
Kemajuan teknologi saat ini membuat masyarakat Indonesia sangat bergantung pada transaksi digital. Namun, hal ini juga memicu ledakan kasus penipuan online yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi masyarakat, bahkan mencapai triliunan rupiah. Sayangnya, upaya untuk menjerat para penipu ini menghadapi kendala besar di lapangan karena adanya aturan hukum yang saling bertabrakan atau tumpang tindih. Aturan mengenai penipuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dinilai tidak selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akibatnya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering mengalami kebingungan saat menentukan pasal, yang berujung pada hukuman yang berbeda-beda bagi pelaku penipuan. Penelitian ini mengusulkan agar kebijakan hukum pidana di bidang digital diatur ulang secara menyeluruh. Fokus utama hukum harus diubah dari yang tadinya hanya sekadar menghukum pelaku dengan penjara, menjadi fokus pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang diderita oleh korban.
References

A. BUKU & LAPORAN RESMI (BOOK & OFFICIAL REPORTS)

Fatf. (2026). FATF Paper Cyber-Enabled Fraud – February 2026. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (APU-PPT). Diakses dari https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/hasil-riset/Pages/FATF-Paper-Cyber-Enabled-Fraud-%E2%80%93-February-2026.aspx

Media Penerbit Indonesia. (2025). Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Revisi 1). Jakarta: Media Penerbit Indonesia. Diakses dari http://repository.mediapenerbitindonesia.com/761/1/T%20552%20-%20Kebijakan%20Kriminal%20dalam%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Indonesia%20REVISI%201.pdf

B. JURNAL ILMIAH, PROSIDING, & REPOSITORI AKADEMIK (JOURNALS & ACADEMIC PAPERS)

Ananda, R., dkk. (2025). Analisis Tindak Pidana Penipuan. Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, 3(2), 179-190. Diakses dari https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/download/5343/3228/17985

Asist. (2025). Proceedings Template - Word - DZURRIYAT. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Multidisiplin. Diakses dari https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/6767/4651/25996

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. (2025). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penipuan Online Melalui Platform Facebook. Jurnal Tora, 10(2). Diakses dari https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/669/352/2676

Hakim, L. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Tindak Pidana Siber di Indonesia. Jurnal Al-Watzikhoebillah, 11(1). Diakses dari https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/download/5066/3763

Handayani, S. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia. Journal of Holistik Law and Governance, 2(3). Diakses dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/3360/1316/12292

Khansa, N. (2025). Konstruksi Tindak Pidana Penipuan Online dan Pertimbangan Hakim atas Pemulihan Kerugian Korban. (Naskah Publikasi Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Diakses dari https://eprints.ums.ac.id/143927/7/Naskah%20Publikasi%20Skripsi%20Khansa.pdf

Locus Media. (2025). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP. Journal Locus: Journal of Academic Literature Review. Diakses dari https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/478/273/663

Nanda, P., & Saputra, A. (2025). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Perbudakan Digital WNI dalam Jaringan Penipuan Siber Transnasional: Analisis Sosio-Legal Berdasarkan KUHP Nasional. ResearchGate / Penerbit Jurnal Indonesia (Adm). Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/406766270_Perlindungan_Hukum_Pidana_terhadap_Korban_Perbudakan_Digital_WNI_dalam_Jaringan_Penipuan_Siber_Transnasional_Analisis_Sosio-Legal_Berdasarkan_KUHP_Nasional

Pratama, R. (2025). Kajian Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. DZURRIYAT: Jurnal Al-Zayn. Diakses dari https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/5572/3494

Prinsip. (2025). Perubahan Pidana dari KUHP Lama ke Baru sebagai Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia. JURRISH: Journal of Unila Right Research Issues. Diakses dari https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/download/8562/6184/37483

Ramadhan, A. (2025). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. Journal of Hasanuddin Electronic Society (JHES). Diakses dari https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357

Siregar, D. (2025). Tindak Pidana Penipuan Online Dan Pertanggungjawaban Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang ITE. Journal of Innovative and Creativity (JOECY), 4(1). Diakses dari https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/7216/5931/22055

Syahputra, M. R. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online. Jurnal Mazahib Hukum Islam (MHI) - DAARUL HUDA. Diakses dari https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/354/386

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2024). BAB II Tinjauan Pustaka: Kajian Tentang Perlindungan Korban (Pengertian dan Aspek Hukum Perlindungan Korban). Repository UAJY. Diakses dari https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/36334/3/225214907_Bab%202.pdf

Universitas Sriwijaya. (2025). Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis. Simbur Cahaya. Diakses dari https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/5050/1198

Unes Law Review. (2025). Unes Law Review Journal Publication Documents. Diakses dari https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2406/1968

C. ARTIKEL BERITA & MEDIA ELEKTRONIK (ONLINE ARTICLES & NEWS)

Antara News. (2026). OJK urges financial industry to improve digital transaction security. Antara News. Diakses dari https://en.antaranews.com/news/418013/ojk-urges-financial-industry-to-improve-digital-transaction-security

Antara News. (2026). OJK: "Online scam" makin terkait keuangan ilegal dan pencucian uang. Antara News. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5627725/ojk-online-scam-makin-terkait-keuangan-ilegal-dan-pencucian-uang

Dandapala. (2025). Wamenkum Eddy Dorong Perubahan Paradigma dalam Implementasi KUHP Nasional. Dandapala News. Diakses dari https://dandapala.com/article/detail/wamenkum-eddy-dorong-perubahan-paradigma-dalam-implementasi-kuhp-nasional

Dandapala. (2026). Mekanisme Keadilan Restoratif: Analisis Perma No. 1 Tahun 2024 & KUHAP 2025. Dandapala Opini. Diakses dari https://dandapala.com/opini/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-analisis-perma-no-1-tahun-2024-kuhap-2025

DJKN Kemenkeu. (2024). Ketentuan terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi. Website DJKN KPKNL Lahat. Diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html

GoodStats Data. (2025). 22% Pengguna Internet Indonesia Alami Penipuan Online. GoodStats.id. Diakses dari https://data.goodstats.id/statistic/22-pengguna-internet-indonesia-alami-penipuan-online-qHAgN

Humas Polri. (2025). Waspada 'Pandemi' Kejahatan Siber: Polrestabes Medan Ungkap Data Mengejutkan dan Ajak Warga Perketat Keamanan Digital. Portal Berita Resmi Polri. Diakses dari https://humas.polri.go.id/news/detail/2252762-waspada-pandemi-kejahatan-siber-polrestabes-medan-ungkap-data-mengejutkan-dan-ajak-warga-perketat-keamanan-digital

JDIH Provinsi Aceh. (2025). Cara Melaporkan Penipuan Online (Intisari Jawaban: Pasal penipuan online pada umumnya menggunakan Pasal 378 KUHP). Dokumentasi Hukum JDIH Aceh. Diakses dari https://jdih.acehprov.go.id/dih/download/produk-hukum/8b79810f-bfba-4eaa-8b2d-8159d0f5f70a

Kominfo Kubu Raya. (2025). Statistik Serangan Siber di Indonesia: Ancaman Digital Makin Nyata. Website Resmi Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya. Diakses dari https://kominfo.kuburaya.go.id/statistik-serangan-siber-di-indonesia-ancaman-digital-makin-nyata

Kompas.com. (2026). OJK: Online Scam Kini Terhubung dengan Pencucian Uang dan Jaringan Lintas Negara. Kompas Money. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2026/06/29/221300026/ojk--online-scam-kini-terhubung-dengan-pencucian-uang-dan-jaringan-lintas

Magister Ilmu Hukum UMA. (2025). Pahami Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku. Universitas Medan Area. Diakses dari https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-penipuan-online-untuk-menjerat-pelaku/

Pasardana.id. (2026). OJK Bersama 12 Negara Bongkar Ancaman Baru! Penipuan Online Kini Terhubung dengan Pencucian Uang Lintas Negara. Pasardana. Diakses dari https://pasardana.id/news/2026/6/29/ojk-bersama-12-negara-bongkar-ancaman-baru-penipuan-online-kini-terhubung-dengan-pencucian-uang-lintas-n73egara

Stabilitas.id. (2025). Antisipasi Deepfake dan Phishing, Bank Neo Commerce Bedah Modus Fraud Bareng UIN Bandung. Majalah Stabilitas. Diakses dari https://www.stabilitas.id/antisipasi-deepfake-dan-phishing-bank-neo-commerce-bedah-modus-fraud-bareng-uin-bandung/

Verihubs. (2025). Pasal Penipuan di Indonesia: Bunyi Hukum, Ancaman Pidana, dan Cara Melaporkannya. Verihubs Blog. Diakses dari https://verihubs.com/blog/pasal-penipuan

Verihubs. (2026). Statistik Cybercrime Indonesia 2025-2026: Data dan Tren Terbaru. Verihubs Blog. Diakses dari https://verihubs.com/blog/statistik-cybercrime-indonesia

Cover Image
Downloads
Published
2026-07-01
Issue
Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/h20wdz10

Similar Articles

1-10 of 362

You may also start an advanced similarity search for this article.