TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS SEBAGAI PENCEGAHAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
- Authors
-
-
Nurul Hamidatur Riskiyah
Universitas TerbukaAuthor -
Anang Setiyawan
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- asas kepastian hukum, kontradiktur delimitasi, pemegang sertipikat, sengketa tanah, tanda batas
- Abstract
- Kerusakan atau hilangnya penanda batas, serta adanya instalasi yang tidak sesuai, dapat menimbulkan sengketa batas tanah, bahkan dalam keberadaan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini berfokus pada landasan hukum kewajiban pemegang sertipikat hak atas tanah untuk memelihara penanda batas, serta pengaruh kelalaian pemegang sertipikat hak atas tanah terhadap kepastian hukum sertipikat tersebut. Penelitian ini juga berfokus pada jenis tanggung jawab hukum yang mungkin berlaku. Penelitian ini bersifat hukum normatif, dan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemeliharaan tanah dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria dapat ditafsirkan mencakup pemeliharaan tanda batas apabila dikaitkan secara sistematis dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun, ketentuan pidananya terbatas pada pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki ancaman sanksi yang relatif ringan. Kelalaian oleh pemegang hak dapat mengurangi kepastian hukum sehubungan dengan sertipikat, karena hal itu dapat menyebabkan perbedaan antara kondisi fisik yang sebenarnya dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, upaya harus diarahkan pada langkah-langkah pencegahan, serta tindakan dan tanggung jawab perdata, untuk mengatasi perbedaan tersebut, yang menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan mengenai batas-batas tanah. Mengembangkan peraturan dan upaya sosialisasi yang lebih luas merupakan sarana penting untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
- References
-
Anjarsari, M. F., Romlan, & Susilowati, T. (2025). Efektivitas pemasangan tanda batas atau patok pada batas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(4), 577–582.
Arifah, Y., Agustiwi, A., & Syamsiah, D. (2022). Mekanisme pengembalian batas dalam sengketa tanda batas tanah di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jurnal Mataram, 11(1), 423–428.
Mecilita, I., & Arba. (2025). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik yang memiliki tapal batas berbeda. Jurnal Private Law, 5(2), 556–565.
Nurzia, U. (2024). Penetapan tanda batas bidang tanah dan dampaknya pada kepastian hak. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 36–55.
Rachmawati, F. A., Niravita, A., & Aminah, A. (2024). Penerapan asas kontradiktur delimitasi pada program PTSL di Kota Semarang. Notarius, 17(3), 1954–1970.
Sembada, P. (2023). Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Dinamika Hukum, 14(2), 193–209.
Sukma, Z. P. R., & Aminah. (2024). Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai mediator para pihak dalam proses mediasi penyelesaian sengketa batas tanah. UNES Law Review, 6(3), 9572-9583.
Ulfiyah, M., & Ratna M.S., E. (2024). Perlindungan hukum pemilik sertipikat titik koordinat tanah berbeda dengan tertera di sertipikat. Notarius, 17(1), 97–109.
Is, M. S., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). Hukum agraria di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Koswara, I. Y., Sakmaf, M. S., Darmono, Royani, E., & Irawan, A. D. (2024). Kepastian hukum tanah: Pendaftaran, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di era MEA. Purwokerto: Amerta Media.
Ramadhani, R. (2022). Hukum pertanahan Indonesia dan perkembangannya. Medan: UMSU Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Kurniawan, Vico Rayhananka Ihsan, Akhbar Karunia Ilahi, Rycho Alva Ridho Putra, Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga, EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Julaeha, Selviana Afriza, Uswatun Hasanah, PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN PADA DESA KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kartika Febriana Putri, Muhammad Daffa Firansyah, Iin Oktavia Ramadhani, Agnes Arianti, PENERAPAN ASAS TRANSISI DAN LEX MITIOR DALAM MASA PERALIHAN KUHP NASIONAL: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI NOMOR 31/PID.B/2025/PN WGW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Violita Nyimas Ajeng Septiani, Nadya Aulia Ramadhani, Mohammad Mahdy Fahrezy, KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.