DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024)
- Authors
-
-
Nurul Fitriani
Universitas Negeri MakassarAuthor -
Irsyad Dhahri
Universitas Negeri MakassarAuthor
-
- Keywords:
- Diplomasi Indonesia, Laut Natuna Utara, Nine-Dash Line, Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam merespons klaim nine-dash line Tiongkok yang tumpang-tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara periode 2010-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumen primer seperti nota diplomatik, pernyataan resmi, instrumen hukum, dan Putusan Arbitrase 2016 serta literatur sekunder yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia bertumpu pada empat pilar utama: (1) diplomasi hukum-normatif berbasis UNCLOS 1982 dan Putusan Arbitrase 2016; (2) penguatan kedaulatan melalui penegakan hukum maritim dan penamaan resmi Laut Natuna Utara; (3) diplomasi multilateral melalui kerangka ASEAN; serta (4) keterlibatan ekonomi dengan Tiongkok sebagai bentuk hedging. Kombinasi strategi ini berhasil mempertahankan hak berdaulat Indonesia tanpa memicu eskalasi militer, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas maritim, ketergantungan ekonomi, dan ambiguitas pernyataan bersama pada November 2024. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konsistensi narasi hukum, peningkatan kapasitas maritim, serta penguatan peran ASEAN secara lebih tegas.
- References
-
Barston, R. P. (2014). Modern Diplomacy (4th ed.). Routledge.
Beckman, R. (2013). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. American Journal of International Law, 107(1), 142-163.
Connelly, A. L. (2015). Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 37(1), 1-28.
Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. American Journal of International Law, 107(1), 98-124.
Hayton, B. (2014). The South China Sea: The Struggle for Power in Asia. Yale University Press.
Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44. Sekretariat Negara.
Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.
Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 32. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016-2024). Siaran Pers dan Pernyataan Resmi tentang Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna Utara. Jakarta: Kemlu RI.
Kuik, C. -C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 30(2), 159-185.
Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.
Permanent Court of Arbitration. (2016). The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China), PCA Case No. 2013-19, Award of 12 July 2016.
Storey, I. (2017). Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea. ISEAS Perspective No. 62. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D. Bandung: Alfabeta.
United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Nurlatifa Ramadhani, Aqilah Islaminuru Ismail, Melindah Rahma, Irsyad Dhahri, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Dwiki Sugiarto Shafa, Muh. Haikal Fahlefy Tenroaji, Irsyad Dhahri, PERKEMBANGAN DIPLOMASI DIGITAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP HUKUM DIPLOMATIK DI ERA TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Della Angelica Putri, Abraham Ferry Rosando, TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ribinayla Ribinayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Masayu Mahadewi Putri Hidayat, OWNERSHIP OF LAND RIGHTS BY INDONESIAN CITIZENS IN TRANSNATIONAL MARRIAGES WITHOUT PRENUPTIAL AGREEMENTS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.