KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN DEEPFAKE NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DALAM KONSTRUKSI UU TPKS DAN UU ITE
- Authors
-
-
Savira Meigea Putri
Universitas JemberAuthor -
Yoga Pratama
Universitas JemberAuthor -
Panji Arsetyo Pratama
Universitas JemberAuthor
-
- Keywords:
- Deepfake Pornografi, Kecerdasan Buatan Generatif, Tubuh Virtual, Consent
- Abstract
- Perkembangan kecerdasan buatan generatif memicu lonjakan kasus deepfake porn, yaitu konten seksual memakai wajah seseorang tanpa persetujuannya, dan di Indonesia kasus ini menimpa mahasiswi hingga konten kreator. Instrumen hukum yang ada belum mampu menjangkau perbuatan tersebut: UU ITE hanya menindak penyebaran konten, sedangkan UU TPKS masih bertumpu pada kata “merekam”, sehingga materi sintetis murni yang dibuat algoritma tanpa merekam tubuh korban lolos dari jeratan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekosongan delik terletak pada pembuatan konten, karena hukum masih memaknai “tubuh” sebatas fisik yang terekam, yang dilanggar adalah otonomi dan identitas digital korban. Makna tubuh perlu didekonstruksi agar mencakup tubuh virtual, dan ukuran pelanggaran digeser dari moralitas publik menjadi ketiadaan persetujuan korban. Penelitian ini merekomendasikan dua langkah: penafsiran progresif melalui SEMA untuk jangka pendek, dan delik mandiri mengatur pembuatan konten sintetis tanpa persetujuan jangka panjang, sebagai perluasan hak tubuh virtual.
- References
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Flynn, Asher, et al. “Deepfakes and Digitally Altered Imagery Abuse: A Cross-Country Exploration of an Emerging Form of Image-Based Sexual Abuse.” The British Journal of Criminology 62, no. 6 (2022): 1341–1358. https://doi.org/10.1093/bjc/azab111.
Kholiq, Marasnur. “Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online melalui Modus Morphing dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana.” Eprints Walisongo.
Liswati, Anggi Lia, and Taun Taun. “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Berbasis AI (Deepfake Pornografi) di Media Sosial: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Udayana Bali.” Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara 2, no. 6 (2025): 162–176. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.742.
Muslimah, F., AA Dewi, EA Aziz, RST Kamila, et al. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Upaya Pencegahan di Lingkungan Universitas.” 2025.
Rigotti, Carlotta, and Clare McGlynn. “Towards an EU Criminal Law on Violence against Women: The Ambitions and Limitations of the Commission’s Proposal to Criminalise Image-Based Sexual Abuse.” New Journal of European Criminal Law 13, no. 4 (2022): 452–477. https://doi.org/10.1177/20322844221140713.
Rigotti, Carlotta, Clare McGlynn, and Franziska Benning. “Image-Based Sexual Abuse and EU Law: A Critical Analysis.” German Law Journal 25 (2024). https://doi.org/10.1017/glj.2024.49.
Saraswati, Putu Ayu Candradiva, and Kade Richa Mulyawati. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual yang Menderita Fetishistic Disorder (Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby).”
Sitohang, N., A. Yanny, R. Afni, D. P. Anggraini, A. M. H. Sihite, et al. Ritel Cerdas: Strategi Pemasaran Ritel Modern. 2026.
Sompotan, S. A., et al. “Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) dalam Penjeratan Tindak Pidana Pembuatan dan Penyebaran Deepfake Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan di Indonesia.” Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 15, no. 3 (2026): 1–9.
Syaharani, Zevanya Praja. “Dari Fantasi Digital ke Kekerasan Nyata: Analisis Hukum atas Kasus Deepfake Pornografi dan Tanggung Jawab Negara.” Hukum Dinamika Ekselensia 7, no. 4 (2025): 64–76.
Wirawan, Ardy. Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Esa Unggul.
Zuliah, SH Azmi. Dinamika Kejahatan pada Era Digital. 2026.
Tamzid Cybersecurity Researcher. “150+ Deepfake Statistics (March 2026).” Bright Defense, March 31, 2026. https://www.brightdefense.com/resources/deepfake-statistics/.
“Deepfake Statistics 2026 | Cases, Victims & Key Facts.” The Global Statistics. Accessed September 16, 2026. https://www.theglobalstatistics.com/deepfake-statistics/.
“Teror Deepfake Porn: Saat Hukum Kita Gagap Lindungi Perempuan.” Yoursay.id, July 19, 2026. https://yoursay.suara.com/kolom/2026/07/19/110944/teror-deepfake-porn.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aulia, Intan Suriani Serang, Irsyad Dahri, Perkembangan Technological Diplomacy di Era Digital: Teknologi sebagai Instrumen Baru dalam Hubungan Internasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Aliya Az Zahra, Andi Tenri Naila Oddang, Akhifa Naila, A. Khusnul Khatima Burhaman, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023–2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Tri Amalia, Ali Darda, Rangga Nurrohmansyah, Saepudin, Silvi Oktapiyani, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanang, Sando Sekti Primantoro, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMBUKTIAN PENIPUAN INVESTASI BERBASIS DEEPFAKE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Piola Fulse, Syafira Aulia Ridwan, Muhammad Alif Sheysha, Irsyad Dahri, PENINGKATAN LITERASI DIGITAL PEMUDA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TOTAL DIPLOMASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.