KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN DEEPFAKE NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DALAM KONSTRUKSI UU TPKS DAN UU ITE
- Authors
-
-
Savira Meigea Putri
Universitas JemberAuthor -
Yoga Pratama
Universitas JemberAuthor -
Panji Arsetyo Pratama
Universitas JemberAuthor
-
- Keywords:
- Deepfake Pornografi, Kecerdasan Buatan Generatif, Tubuh Virtual, Consent
- Abstract
- Perkembangan kecerdasan buatan generatif memicu lonjakan kasus deepfake porn, yaitu konten seksual memakai wajah seseorang tanpa persetujuannya, dan di Indonesia kasus ini menimpa mahasiswi hingga konten kreator. Instrumen hukum yang ada belum mampu menjangkau perbuatan tersebut: UU ITE hanya menindak penyebaran konten, sedangkan UU TPKS masih bertumpu pada kata “merekam”, sehingga materi sintetis murni yang dibuat algoritma tanpa merekam tubuh korban lolos dari jeratan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekosongan delik terletak pada pembuatan konten, karena hukum masih memaknai “tubuh” sebatas fisik yang terekam, yang dilanggar adalah otonomi dan identitas digital korban. Makna tubuh perlu didekonstruksi agar mencakup tubuh virtual, dan ukuran pelanggaran digeser dari moralitas publik menjadi ketiadaan persetujuan korban. Penelitian ini merekomendasikan dua langkah: penafsiran progresif melalui SEMA untuk jangka pendek, dan delik mandiri mengatur pembuatan konten sintetis tanpa persetujuan jangka panjang, sebagai perluasan hak tubuh virtual.
- References
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Flynn, Asher, et al. “Deepfakes and Digitally Altered Imagery Abuse: A Cross-Country Exploration of an Emerging Form of Image-Based Sexual Abuse.” The British Journal of Criminology 62, no. 6 (2022): 1341–1358. https://doi.org/10.1093/bjc/azab111.
Kholiq, Marasnur. “Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online melalui Modus Morphing dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana.” Eprints Walisongo.
Liswati, Anggi Lia, and Taun Taun. “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Berbasis AI (Deepfake Pornografi) di Media Sosial: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Udayana Bali.” Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara 2, no. 6 (2025): 162–176. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.742.
Muslimah, F., AA Dewi, EA Aziz, RST Kamila, et al. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Upaya Pencegahan di Lingkungan Universitas.” 2025.
Rigotti, Carlotta, and Clare McGlynn. “Towards an EU Criminal Law on Violence against Women: The Ambitions and Limitations of the Commission’s Proposal to Criminalise Image-Based Sexual Abuse.” New Journal of European Criminal Law 13, no. 4 (2022): 452–477. https://doi.org/10.1177/20322844221140713.
Rigotti, Carlotta, Clare McGlynn, and Franziska Benning. “Image-Based Sexual Abuse and EU Law: A Critical Analysis.” German Law Journal 25 (2024). https://doi.org/10.1017/glj.2024.49.
Saraswati, Putu Ayu Candradiva, and Kade Richa Mulyawati. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual yang Menderita Fetishistic Disorder (Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby).”
Sitohang, N., A. Yanny, R. Afni, D. P. Anggraini, A. M. H. Sihite, et al. Ritel Cerdas: Strategi Pemasaran Ritel Modern. 2026.
Sompotan, S. A., et al. “Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) dalam Penjeratan Tindak Pidana Pembuatan dan Penyebaran Deepfake Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan di Indonesia.” Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 15, no. 3 (2026): 1–9.
Syaharani, Zevanya Praja. “Dari Fantasi Digital ke Kekerasan Nyata: Analisis Hukum atas Kasus Deepfake Pornografi dan Tanggung Jawab Negara.” Hukum Dinamika Ekselensia 7, no. 4 (2025): 64–76.
Wirawan, Ardy. Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Esa Unggul.
Zuliah, SH Azmi. Dinamika Kejahatan pada Era Digital. 2026.
Tamzid Cybersecurity Researcher. “150+ Deepfake Statistics (March 2026).” Bright Defense, March 31, 2026. https://www.brightdefense.com/resources/deepfake-statistics/.
“Deepfake Statistics 2026 | Cases, Victims & Key Facts.” The Global Statistics. Accessed September 16, 2026. https://www.theglobalstatistics.com/deepfake-statistics/.
“Teror Deepfake Porn: Saat Hukum Kita Gagap Lindungi Perempuan.” Yoursay.id, July 19, 2026. https://yoursay.suara.com/kolom/2026/07/19/110944/teror-deepfake-porn.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jeremy Hisar Pasaribu, Uji Keabsahan Klausul Lisensi Terbatas Aset Virtual Mobile Legends Bang Bang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Dwiki Sugiarto Shafa, Muh. Haikal Fahlefy Tenroaji, Irsyad Dhahri, PERKEMBANGAN DIPLOMASI DIGITAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP HUKUM DIPLOMATIK DI ERA TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siska Tahir, ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Rizky Salsabila, Fahri Muhammad Pratikto, PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP SULH DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.