KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN DEEPFAKE NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DALAM KONSTRUKSI UU TPKS DAN UU ITE
- Authors
-
-
Savira Meigea Putri
Universitas JemberAuthor -
Yoga Pratama
Universitas JemberAuthor -
Panji Arsetyo Pratama
Universitas JemberAuthor
-
- Keywords:
- Deepfake Pornografi, Kecerdasan Buatan Generatif, Tubuh Virtual, Consent
- Abstract
- Perkembangan kecerdasan buatan generatif memicu lonjakan kasus deepfake porn, yaitu konten seksual memakai wajah seseorang tanpa persetujuannya, dan di Indonesia kasus ini menimpa mahasiswi hingga konten kreator. Instrumen hukum yang ada belum mampu menjangkau perbuatan tersebut: UU ITE hanya menindak penyebaran konten, sedangkan UU TPKS masih bertumpu pada kata “merekam”, sehingga materi sintetis murni yang dibuat algoritma tanpa merekam tubuh korban lolos dari jeratan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekosongan delik terletak pada pembuatan konten, karena hukum masih memaknai “tubuh” sebatas fisik yang terekam, yang dilanggar adalah otonomi dan identitas digital korban. Makna tubuh perlu didekonstruksi agar mencakup tubuh virtual, dan ukuran pelanggaran digeser dari moralitas publik menjadi ketiadaan persetujuan korban. Penelitian ini merekomendasikan dua langkah: penafsiran progresif melalui SEMA untuk jangka pendek, dan delik mandiri mengatur pembuatan konten sintetis tanpa persetujuan jangka panjang, sebagai perluasan hak tubuh virtual.
- References
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Flynn, Asher, et al. “Deepfakes and Digitally Altered Imagery Abuse: A Cross-Country Exploration of an Emerging Form of Image-Based Sexual Abuse.” The British Journal of Criminology 62, no. 6 (2022): 1341–1358. https://doi.org/10.1093/bjc/azab111.
Kholiq, Marasnur. “Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online melalui Modus Morphing dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana.” Eprints Walisongo.
Liswati, Anggi Lia, and Taun Taun. “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Berbasis AI (Deepfake Pornografi) di Media Sosial: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Udayana Bali.” Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara 2, no. 6 (2025): 162–176. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.742.
Muslimah, F., AA Dewi, EA Aziz, RST Kamila, et al. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Upaya Pencegahan di Lingkungan Universitas.” 2025.
Rigotti, Carlotta, and Clare McGlynn. “Towards an EU Criminal Law on Violence against Women: The Ambitions and Limitations of the Commission’s Proposal to Criminalise Image-Based Sexual Abuse.” New Journal of European Criminal Law 13, no. 4 (2022): 452–477. https://doi.org/10.1177/20322844221140713.
Rigotti, Carlotta, Clare McGlynn, and Franziska Benning. “Image-Based Sexual Abuse and EU Law: A Critical Analysis.” German Law Journal 25 (2024). https://doi.org/10.1017/glj.2024.49.
Saraswati, Putu Ayu Candradiva, and Kade Richa Mulyawati. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual yang Menderita Fetishistic Disorder (Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby).”
Sitohang, N., A. Yanny, R. Afni, D. P. Anggraini, A. M. H. Sihite, et al. Ritel Cerdas: Strategi Pemasaran Ritel Modern. 2026.
Sompotan, S. A., et al. “Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) dalam Penjeratan Tindak Pidana Pembuatan dan Penyebaran Deepfake Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan di Indonesia.” Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 15, no. 3 (2026): 1–9.
Syaharani, Zevanya Praja. “Dari Fantasi Digital ke Kekerasan Nyata: Analisis Hukum atas Kasus Deepfake Pornografi dan Tanggung Jawab Negara.” Hukum Dinamika Ekselensia 7, no. 4 (2025): 64–76.
Wirawan, Ardy. Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Esa Unggul.
Zuliah, SH Azmi. Dinamika Kejahatan pada Era Digital. 2026.
Tamzid Cybersecurity Researcher. “150+ Deepfake Statistics (March 2026).” Bright Defense, March 31, 2026. https://www.brightdefense.com/resources/deepfake-statistics/.
“Deepfake Statistics 2026 | Cases, Victims & Key Facts.” The Global Statistics. Accessed September 16, 2026. https://www.theglobalstatistics.com/deepfake-statistics/.
“Teror Deepfake Porn: Saat Hukum Kita Gagap Lindungi Perempuan.” Yoursay.id, July 19, 2026. https://yoursay.suara.com/kolom/2026/07/19/110944/teror-deepfake-porn.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Mutiara Natasya, KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKANG KERESAHAN PUBLIK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF KASUS FOTO POCONG REKAYASA DI JEMBER DAN BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Amir Fakhruddin, Riyan Chandra Dwi Alimustofa, Feri Alfian, Muhammad Aji Saputra, Intan Suri Mahardika Pertiwi, PENGGUNAAN GAMBAR MAKANAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PLATFORM SHOPEEFOOD DALAM PERSPEKTIF GHARAR DAN TADLIS: KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darrel Joyswan Godwin, Fathir Maulidi Hakiki, Irsyad Dahri, DIPLOMASI DI ERA DIGITALISASI: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angelina Salim, Intan Tristanti, Kayla Az-Zahra, Tiara Nasywa Widodo, Trinita Adelia, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yayang, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban, St Nurfadhillah, Irsyad Dahri, TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Mayasari, Lidya Puspita Sari, Muhammad Dzaki El Shirazi, REKONSTRUKSI PENDIDIKAN PANCASILA DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: MEMBANGUN ETIKA DIGITAL DAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.