PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK
- Authors
-
-
Anggi Tri Amalia
Universitas Pamulang SerangAuthor -
Ali Darda
Universitas Pamulang SerangAuthor -
Rangga Nurrohmansyah
Universitas Pamulang SerangAuthor -
Saepudin
Universitas Pamulang SerangAuthor -
Silvi Oktapiyani
Universitas Pamulang SerangAuthor
-
- Keywords:
- criminal liability, deepfake, cyberbullying, children, social media
- Abstract
- The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant changes to digital communication, including the emergence of deepfake technology. Although deepfakes offer benefits in education, entertainment, and creative industries, it also creates new challenges when used to commit cybercrimes. One form of misuse is the creation and distribution of manipulated digital content to conduct cyberbullying against children through social media. This study aims to analyze the forms of deepfake-based cyberbullying against children and examine the criminal liability of perpetrators under Indonesian law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including the Criminal Code, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, supported by secondary legal materials from books, scientific journals, and related legal literature. The findings indicate that, although Indonesia has not yet enacted specific regulations governing deepfake technology, perpetrators may still be held criminally liable through existing provisions in the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Child Protection Law. The study concludes that more specific legal regulations are needed to address crimes involving artificial intelligence and to strengthen legal protection for children in the digital environment.
- References
-
Ayo Semarang. (2025). Korban Deepfake SMAN 11 Semarang Mulai Melapor, Kasus "Skandal Smanse" Meluas.
Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. California Law Review, 107(6), 1753–1820.
European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union.
Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2018). Cyberbullying: Bullying in the Digital Age (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Putri, P. N. T., & Gorda, A. A. A. N. T. R. (2025). Pengaturan Hukum dalam Penanggulangan Deepfake Artificial Intelligence (AI) terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Siber di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 14(3), 713–728. https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p09.
Putri, N. A., & Apriyani, M. N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deep Fake Porn). Wajah Hukum, 9(1).
Roeslan Saleh. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
Rovida, K., & Sasmini. (2024). Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention pada Era Society 5.0 di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(2).
UNESCO. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris: UNESCO.
UNICEF. (2024). Cyberbullying: What Is It and How to Stop It? New York: UNICEF.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Wayan Zenitia Devi. (2026). Implikasi Hukum terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake untuk Pemerasan (Sextortion) dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi di Indonesia. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 3(1), 102–114.
- Downloads
- Published
- 2026-08-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE: EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Firganefi, Emilia Susanti, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ribinayla Ribinayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.