ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN)
- Authors
-
-
Elisabeth Cristina Purba
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor -
Awaludin Marwan
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor -
Ida Budhiati
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Gratifikasi, Perampasan Aset, Pemulihan Aset
- Abstract
- Money laundering is often used to conceal or disguise assets derived from corruption, including gratification, through financial transactions, investments, corporate structures, and assets registered under other persons. This article analyzes the criminal liability of money laundering offenders originating from gratification and its relationship with the confiscation of corruption proceeds. The study uses normative juridical research with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of anti-corruption legislation, anti-money laundering legislation, regulations on beneficial ownership, and court decisions concerning the palm oil, mining, and gratification-related cases. The results show that Indonesian law already provides a basis for tracing, freezing, seizing, proving, and confiscating assets; however, its application depends on the clarity of the link between assets, predicate offences, laundering acts, and third parties. Effective criminal liability should not stop at imprisonment and fines, but must also be directed toward measurable asset recovery while maintaining legal certainty, proportionality, and protection for bona fide third parties.
- References
-
Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.
Atmasasmita, Romli. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
Bureni, Irma Fitriana Kurniasih. 'Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Kejahatan Korupsi.' Masalah-Masalah Hukum 45, no. 4 (2016).
Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Garnasih, Yenti. 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.' Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018): 245-260.
Garnasih, Yenti. Pencucian Uang dan Asset Recovery. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Husein, Yunus, dan K. Roberts. Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1960.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 'Eksekusi Perkara R.A.T., KPK Setorkan Rp40 Miliar ke Kas Negara.' 27 Agustus 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Laporan Tahunan KPK Tahun 2023. Jakarta: KPK, 2024.
Lengkong, L.Y. 'Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.' Jurnal Hukum to-ra (2023).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 atas nama R.A.T.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama H.M.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI atas nama S.D.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023. Jakarta: PPATK, 2024.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arina Rahmania, Hilda Angelina Sirait, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riduan Akolo, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAH WAYER DI SULAWESI UTARA: PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanang, Sando Sekti Primantoro, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMBUKTIAN PENIPUAN INVESTASI BERBASIS DEEPFAKE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.