KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH
- Authors
-
-
Abdul Muhaimin F
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Mayada Safalia
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Moch Imam Chamdillah
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Muhammad Mashuri
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Kewenangan DPRD, Pengawasan Legislatif, Aspirasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Yuridis Empiris
- Abstract
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Sebagai lembaga representasi rakyat di tingkat lokal, fungsi DPRD tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi (legislasi) dan penganggaran, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat secara proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan yuridis dan sosiologis DPRD Kota/Kabupaten, dengan studi kasus di DPRD Kota Pasuruan, dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) melalui pengamatan langsung, partisipasi aktif dalam aktivitas kesekretariatan dewan, serta analisis deskriptif kualitatif selama kegiatan magang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Pasuruan secara aktif menjalankan perannya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui mekanisme formal, seperti rapat paripurna, rapat dengar pendapat (hearing), audiensi komisi, serta penerimaan aksi demonstrasi secara langsung, termasuk aksi penolakan terhadap wacana kebijakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) campuran etanol. Kendala institusional yang dihadapi meliputi dinamika komunikasi politik antarfraksi, tarik-menarik kepentingan sektoral, serta kendala sinkronisasi regulasi antara kebijakan strategis pemerintah pusat dan otonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kota Pasuruan telah menjalankan kewenangannya secara responsif. Namun, diperlukan penguatan kelembagaan dan restrukturisasi mekanisme tindak lanjut aspirasi agar rekomendasi legislatif dapat lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
Cipto, B. H. (2011). Fungsi representasi DPRD dalam pengawasan kebijakan publik di era otonomi daerah. Jurnal Hukum Pro Justitia, 29(1), 87–99.
Fajri, N. (2018). Analisis fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lex Administratum, 6(3), 45–56.
Mahfud MD, M. (2012). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Rajawali Press.
Negara, H. K. (2020). Hukum tata negara dan otonomi daerah di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Rahman, A. R. (2021). Optimalisasi peran legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(2), 112–124.
Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Putri Salsabila, Rafalinna Oktatia, Oci Senjaya, Antara Das Sollen dan Das Sein: Kajian Kriminologi terhadap Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adella Firlyana Putri Laia, Juisa Beatrix Simanjuntak, Sekar Ayu Lestari, PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK KARAKTER MAHASISWA: KAJIAN NILAI DAN IMPLEMENTASINYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elgiana Ngutojo, Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.