KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH
- Authors
-
-
Abdul Muhaimin F
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Mayada Safalia
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Moch Imam Chamdillah
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Muhammad Mashuri
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Kewenangan DPRD, Pengawasan Legislatif, Aspirasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Yuridis Empiris
- Abstract
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Sebagai lembaga representasi rakyat di tingkat lokal, fungsi DPRD tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi (legislasi) dan penganggaran, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat secara proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan yuridis dan sosiologis DPRD Kota/Kabupaten, dengan studi kasus di DPRD Kota Pasuruan, dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) melalui pengamatan langsung, partisipasi aktif dalam aktivitas kesekretariatan dewan, serta analisis deskriptif kualitatif selama kegiatan magang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Pasuruan secara aktif menjalankan perannya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui mekanisme formal, seperti rapat paripurna, rapat dengar pendapat (hearing), audiensi komisi, serta penerimaan aksi demonstrasi secara langsung, termasuk aksi penolakan terhadap wacana kebijakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) campuran etanol. Kendala institusional yang dihadapi meliputi dinamika komunikasi politik antarfraksi, tarik-menarik kepentingan sektoral, serta kendala sinkronisasi regulasi antara kebijakan strategis pemerintah pusat dan otonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kota Pasuruan telah menjalankan kewenangannya secara responsif. Namun, diperlukan penguatan kelembagaan dan restrukturisasi mekanisme tindak lanjut aspirasi agar rekomendasi legislatif dapat lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
Cipto, B. H. (2011). Fungsi representasi DPRD dalam pengawasan kebijakan publik di era otonomi daerah. Jurnal Hukum Pro Justitia, 29(1), 87–99.
Fajri, N. (2018). Analisis fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lex Administratum, 6(3), 45–56.
Mahfud MD, M. (2012). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Rajawali Press.
Negara, H. K. (2020). Hukum tata negara dan otonomi daerah di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Rahman, A. R. (2021). Optimalisasi peran legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(2), 112–124.
Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yayang, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban, St Nurfadhillah, Irsyad Dahri, TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Desta Arya Kusuma, Tanwira Wahdah Azzahra, Naniek Pangestuti, OPTIMALISASI PANTERA (PANIC BUTTON FOR EMERGENY RESPONS AND ALARM) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SISTEM KEAMANAN DAN RESPONS DARURAT DI LAPAS KELAS IIB NGAWI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yoseph Haribawono, Agri Chairunisa Isradjuningtias, ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.