URGENSI PENERAPAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DAN ASAS KECERMATAN DALAM PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Authors
  • Muhammad Azmi Robbani Jakfar

    Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
    Author
  • Eko Budi Setiawan

    Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
    Author
  • Nurus Zaman

    Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
    Author
Keywords:
Asas Pelayanan yang Baik, Asas Kecermatan, Partisipasi Bermakna, Aspirasi Masyarakat, Peraturan Daerah Pamekasan.
Abstract
Partisipasi masyarakat merupakan instrumen vital dalam menjamin pembentukan Peraturan Daerah yang responsif dan demokratis. Namun, pengelolaan aspirasi publik di daerah sering kali terjebak dalam formalitas prosedural (proforma) serta menghadapi dinamika antara tuntutan ketepatan waktu pelayanan dan ketelitian penyusunan naskah hukum. Penelitian hukum normatif-empiris ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan Asas Pelayanan yang Baik dan Asas Kecermatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan unit pendukungnya di Kabupaten Pamekasan dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat hingga pada penyusunan produk hukum daerah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber primer dan literatur jurnal relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas Pelayanan yang Baik penting diterapkan dalam menjamin kejelasan alur, transparansi dalam menindaklanjuti, dan kepastian respons atas aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP). Di satu sisi, Asas Kecermatan penting dalam memfilter usulan masyarakat melalui penyusunan Naskah Akademik, integrasi materi muatan secara selektif seperti penggabungan norma perlindungan guru ke dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan serta proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham dan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mencegah cacat yuridis. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya keterpaduan kedua asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk menyeimbangkan ketepatan waktu pelayanan dengan kualitas legal drafting di tengah terbatasnya alokasi anggaran APBD.
Cover Image
Downloads
Published
2026-11-10
Section
Articles

How to Cite

URGENSI PENERAPAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DAN ASAS KECERMATAN DALAM PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6432

Similar Articles

231-240 of 525

You may also start an advanced similarity search for this article.