IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
- Authors
-
-
Albet Maulana Rahmawan
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar LampungAuthor -
Karina Naira Ozora
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar LampungAuthor -
Shafa Marwa Alfa Putri
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar LampungAuthor -
Az Zahra Adung
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Environmental Social and Governance, Business Judgment Rule, Direksi, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata
- Abstract
- Perkembangan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menuntut direksi perseroan terbatas mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap keputusan bisnis. Pada saat yang sama, doktrin business judgment rule (BJR) yang dikodifikasi dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan yang merugikan perseroan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ESG dalam struktur unsur BJR dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata direksi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ESG tidak menggantikan BJR, melainkan masuk melalui unsur itikad baik, kehati-hatian, dan kepentingan perseroan; (2) ESG berfungsi ganda, yaitu sebagai perisai bagi keputusan berorientasi keberlanjutan yang diambil secara terinformasi dan beritikad baik, serta sebagai pedang ketika direksi lalai mengelola risiko ESG yang material sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan (3) karena Pasal 97 ayat (5) UU PT membebankan pembuktian kepada direksi, dokumentasi proses pengambilan keputusan yang memuat pertimbangan ESG menjadi sangat menentukan. Penelitian ini merekomendasikan penegasan norma mengenai makna kepentingan perseroan serta penyusunan pedoman teknis oleh otoritas terkait.
- References
-
1. Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive).
2. ClientEarth v. Shell plc, (2023) EWHC 1897 (Ch).
3. Gerechtshof Den Haag, Putusan 12 November 2024, Perkara Banding Royal Dutch Shell plc v. Vereniging Milieudefensie et al.
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Tanggal 9 Maret 2020.
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
7. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
8. Vereniging Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, Rechtbank Den Haag, 26 Mei 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379.
9. Bainbridge, Stephen M. 'The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine.' Vanderbilt Law Review 57, no. 1 (2004): 83–130.
10. Bebchuk, Lucian A., dan Roberto Tallarita. 'The Illusory Promise of Stakeholder Governance.' Cornell Law Review 106 (2020): 91–178.
11. Eisenberg, Melvin A. 'The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law.' Fordham Law Review 62, no. 3 (1993): 437–468.
12. Fisch, Jill E., dan Steven Davidoff Solomon. 'Should Corporations Have a Purpose?' Texas Law Review 99, no. 7 (2021): 1309–1346.
13. Hansmann, Henry, dan Reinier Kraakman. 'The End of History for Corporate Law.' Georgetown Law Journal 89, no. 2 (2001): 439–468.
14. Hart, Oliver, dan Luigi Zingales. 'Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value.' Journal of Law, Finance, and Accounting 2, no. 2 (2017): 247–274.
15. Ho, Virginia Harper. ''Enlightened Shareholder Value': Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide.' Journal of Corporation Law 36, no. 1 (2010): 59–112.
16. Hukumonline. 'Apa dan Mengapa Business Judgment Rule.' Diakses 10 Oktober 2026.
17. Hukumonline. 'Tafsir Hakim soal Batasan Doktrin BJR dalam Berbagai Kasus.' Diakses 10 Oktober 2026.
18. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 'Business Judgement Rule Kasus Direktur Utama Pertamina.' Diakses 10 Oktober 2026.
19. UN Global Compact. Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. New York: United Nations, 2004.
20. Azheri, Busyra. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Downloads
- Published
- 2026-10-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Fausan Romadoni, Pramukhtiko Suryo, PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 54/PID.SUS/2025/PN MRS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.