PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM

Authors
  • Multazam Iqramullah

    Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
    Author
  • Andi Padila Tun Nazwa

    Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
    Author
  • Sitti Nurul Fairus Yusuf Hidayat

    Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
    Author
  • Irsyad Dhahri

    Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
    Author
Keywords:
Status personal, Pasal 56 UU 1/1974, SEMA 2/2023, titik taut, hukum perdata internasional
Abstract
Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri membuat Pasal 56 ayat (1) UU 1/1974 sulit diterapkan secara konsisten. Ketentuan itu mengakui hukum negara tempat perkawinan berlangsung, tetapi mewajibkan agar perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang sama, padahal keabsahan menurut undang-undang itu bergantung pada hukum agama masing-masing pihak. Studi ini bermaksud mengkaji posisi perkawinan demikian dalam hukum perdata internasional (HPI) Indonesia, menilai apakah kaidah penunjuk yang diterapkan langsung, fraus legis, dan ketertiban umum tepat dijadikan alasan untuk tidak mengakuinya, serta menelaah dampaknya terhadap status keperdataan anak. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, SEMA 2/2023, dua penetapan pengadilan negeri, serta literatur. Temuan menunjukkan bahwa syarat formal mengikuti hukum tempat perkawinan, sedangkan syarat materiil bagi WNI tetap diatur oleh hukum nasional Indonesia. Pada pasangan yang sama-sama WNI, titik taut kewarganegaraan tidak bergeser; oleh karena itu, tidak diakuinya perkawinan tersebut bersandar pada kaidah penunjuk dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen dan bukan pada fraus legis, sedangkan ketertiban umum hanya menjadi pengaman terakhir. Tidak diakuinya keabsahan perkawinan semestinya tidak meniadakan perlindungan atas status keperdataan anak. Studi ini menyarankan agar kaidah HPI di bidang perkawinan dirumuskan secara tegas dalam pembaruan hukum.
References

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Amilia, F., & Chasanah, N. (2025). The controversy over the registration of interfaith marriages: A conflict between human rights and Islamic law. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 14(2), 1–20. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/4367

Baharini, E., & Salam, V. (2025). Penentuan keabsahan perkawinan antar warga negara Indonesia berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Notary Journal, 5(1), 62–78. https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.10007

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 83 dan Pasal 84.

Detik.com. (2022, 28 November). PN Tangerang sahkan perkawinan pasangan Kristen-Islam ini. https://news.detik.com/berita/d-6431184/pn-tangerang-sahkan-perkawinan-pasangan-kristen-islam-ini

Effendy, E. E., & Leonard, K. (2024). Tinjauan yuridis problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Notary Journal, 4(2), 137–152. https://ojs.uph.edu/index.php/NJ/article/view/8242

Gautama, S. (1992). Hukum perdata internasional Indonesia. Alumni.

Hayati, I., Desfitranita, Edyar, B., Johan, B., & Romadhon, M. S. (2025). Reimagining the legal framework for interfaith marriage in Indonesia: A path toward inclusive matrimonial recognition. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 25(1), 307–322. https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27016

Heriawanto, B. K. (2019). Interfaith marriages based on positive law in Indonesia and private international law principles. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1). https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2335

In re May’s Estate, 305 N.Y. 486, 114 N.E.2d 4 (1953).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Maloko, M. T., Chotban, S., Fuady, M. I. N., & Hasdiwanti. (2024). Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: Legal, religious, and human rights perspectives. Cogent Social Sciences, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Matter of Da Silva, 15 I& N Dec. 778 (BIA 1976).

Miqat, N., Salam, S., Adfiyanti, A., Ibrahim, K. M., & Hassan, A. (2025). Legal reform in interfaith marriage under Supreme Court Circular No. 2 of 2023. Journal of Law and Legal Reform, 6(4), 2059–2088. https://doi.org/10.15294/jllr.v6i4.20972

Ningrum, C. W., & Ambarwati, M. D. (2023). Peran hukum sebagai kontrol sosial dalam kasus penyelundupan hukum perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(6), 131–139. https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.604

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby (26 April 2022).

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN.Tng.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-08
Section
Articles

How to Cite

PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6331

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

191-200 of 515

You may also start an advanced similarity search for this article.