PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK
- Authors
-
-
Siti Wirna Hannum Harahap
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Putra Halomoan Hsb
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Puji Kurniawan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor
-
- Keywords:
- Mahar, Mahar, Orang Tua, Orang Tua, Perkawinan, Perkawinan, Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum, Adat, Adat
- Abstract
- Penentuan mahar dalam perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, penentuan mahar di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, masih dipengaruhi oleh keinginan orang tua yang didasarkan pada pertimbangan adat, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama ketika keinginan orang tua mengesampingkan kesepakatan calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan mahar berdasarkan keinginan orang tua serta meninjaunya dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, calon atau pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, tokoh masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mahar di Desa Sialagundi dipengaruhi oleh kuatnya peran orang tua, adat istiadat, stratifikasi sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, dominasi orang tua menyebabkan kehendak calon mempelai kurang menjadi pertimbangan utama dan dapat menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki. Ditinjau dari sosiologi hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan kesepakatan dalam perkawinan dengan realitas sosial yang masih menempatkan orang tua sebagai pihak dominan dalam penentuan mahar. Oleh karena itu, penentuan mahar perlu dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta prinsip keadilan bagi kedua calon mempelai.
- References
-
Anggiaton, Albi, & Johan Setiawan. (2018). Metode penelitian kualitatif. CV Jejak.
Ahmad, Nidal. (2024). Tinjauan fiqih Syafi’iyah terhadap penentuan mahar pernikahan anak di Kabupaten Pidie. Jurnal Hukum Islam, 11(1), 8.
Ali, Muhammad, & Siti Fatimah. (2025). Fiqih Mubakahat. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
Harahap, Ariana, & Ikhwanuddin Harahap. (2022). Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif Kompilasi Hukum Islam. Vol. 3 No. 5, 918.
Harahap, Sumper Mulia, Raja Ritonga, & Siti Rohimah. (2022). Analisis hukum Islam terkait akad tabarru’ pada tradisi Marpege-Pege di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal. Jurnal Yurisprudentia, 8(2), 99.
Kompilasi Hukum Islam. (2020). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia.
Kurniawan, Puji. (2016). Memahami pertautan agama dan budaya: Studi terhadap tradisi Marpege-Pege di Batak Angkola. Jurnal Yurisprudentia, 2(2), 35.
Lailatulsaidah, Nurul. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (Studi kasus KUA Karang Piling Surabaya). Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Luthfia, Chaula. (2024). Perspektif hukum Islam dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 5(1), 49.
Mufida, Ikhwanuddin Harahap, & Hasiah. (2021). Tradisi penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 2.
Sahron, Muhammad, Fatahuddin Aziz Siregar, & Ikhwanuddin Harahap. (2021). Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 3.
Sainul, Ahmad. (2024). Dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan maqosid syariah dan pertimbangan maslahah-mafsadah. Jurnal Al-Maqsid, 7(2), 315.
Septyarani, Nisa. (2019). Ketentuan mahar dalam perkawinan: Studi komparatif hukum keluarga Islam Yordania dan Pakistan. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Setiyowati, Rida. (2020). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal, 7(1).
Shuhufi, Muhammad. (2015). Mahar dan problematikanya. Jurnal Hukum Diktum, 1(2), 8.
Zaman, Abdullah, Ahmatnijar, & Dermina Dalimunthe. (2021). Mahar berupa rumah dan pertapakannya. Jurnal El-Thawalib, 2(3), 27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elgiana Ngutojo, Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dimas Triandika, Eusebius Welliam Dirne, Farhan Rianto, REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA: MENUJU HUKUM PIDANA YANG HUMANIS, BERKEADILAN, DAN RESTORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.