ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS

Authors
  • Rayhan Alim

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang
    Author
  • Muhammad Andri

    Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang
    Author
  • Mohammad Rafiie

    Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang
    Author
Keywords:
Jual Beli Bangunan Rumah, Akta Notaris, KUH Perdata, Kendala Notaris, Asas Pemisahan Horizontal
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam akta jual beli bangunan rumah yang dibuat di hadapan notaris, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam menerapkan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil wawancara dengan notaris/PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KUH Perdata dalam akta jual beli bangunan rumah telah mengakomodasi secara komprehensif ketentuan Pasal 1320 (syarat sah perjanjian), Pasal 1457 (jual beli sebagai perjanjian obligatoir), Pasal 1459 (penyerahan objek), Pasal 1491–1511 (jaminan penjual), dan Pasal 1513 (kewajiban pembayaran harga). Namun, dalam praktiknya notaris menghadapi berbagai kendala, antara lain: verifikasi objek di atas tanah non-sertipikat, benturan asas kebebasan berkontrak dengan perlindungan cacat tersembunyi, verifikasi kewenangan badan hukum pasca UU Cipta Kerja dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, kewajiban Know Your Customer (KYC) dalam pencegahan TPPU, dualisme asas pemisahan horizontal, serta digitalisasi AHU dan regulasi kelembagaan baru. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat menggunakan akta notaris untuk kepastian hukum, notaris lebih cermat menerapkan prinsip kehati-hatian dan KYC, serta pemerintah melakukan sosialisasi dan harmonisasi regulasi yang lebih baik.
References

Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Budiono, H. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.

Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional (Jilid I). Jakarta: Djambatan.

Lumban Tobing, G. H. S. (1991). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

Patrik, P. (1994). Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang). Bandung: Mandar Maju.

Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2001). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.

Soemitro, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti, R. (1987). Hukum Perjanjian (Cet. XI). Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tan Thong Kie. (2000). Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris (Buku I). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). Seri Hukum Perikatan: Jual Beli. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dwiyatmi, S. H. (2020). Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) dalam Hukum Agraria Nasional. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 125–144.

Triana, Y., dkk. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum di Indonesia. Journal of Social Science and Education Research, 1(2), 58–71.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Cover Image
Downloads
Published
2026-09-22
Section
Articles

How to Cite

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(11). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/4435

Similar Articles

1-10 of 144

You may also start an advanced similarity search for this article.