ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA
- Authors
-
-
Septiani Wulandari
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMAuthor -
Meysita Arum Nugroho
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMAuthor
-
- Keywords:
- BPHTB, Insentif Fiskal, Keadilan, Kebijakan, Pajak Daerah
- Abstract
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong pemerataan kepemilikan hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 840 Tahun 2025 melalui kebijakan pengurangan BPHTB memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka meringankan beban pajak, Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan terkait keadilan hukum, khususnya dalam perbedaan perlakuan terhadap objek pajak yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengurangan BPHTB di DKI Jakarta dalam perspektif keadilan hukum perbedaan perlakuan perolehan hak pertama kali atas rumah tapak dan satuan rumah susun (apartemen). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya terdapat potensi ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan horizontal, dimana wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang relatif sama mampu memperoleh perlakuan yang berbeda, misalnya rumah tapak yang digunakan sebagian kecil untuk kegiatan usaha mikro kecil dan menengah kehilangan hak atas insentif karena dianggap memiliki fungsi komersial, sedangan satuan rumah susun atau apartemen tetap berhak atas pengurangan pajak.
- References
-
Anggia, P. (2019). Achieving of income tax with awareness of taxation in Indonesia’s tax law system. Yustisia, 8(2), 292–308.
Asranita, A., & B. S. (2023). Reduction of BPHTB rates: Legal protection strategy for the economically disadvantaged community. SIGn Jurnal Hukum, 5(1), 119.
Finrenly, & Ardiansyah. (2022). Efektivitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui program pengungkapan sukarela dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 4365–4376.
Fitrah, F. A. (2021). The position of civil servant investigator of Directorate General of Tax (DGT) in the frame of taxation criminal law enforcement in Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, 3(1), 1–25.
Huda, N. (2022). Asas keadilan dalam kebijakan pajak daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 421–439.
Ilyas, W., & Burton, R. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Indonesia.
Indonesia. (2023). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai dengan Nilai Tertentu. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Indonesia. (2025). Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 840 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok BPHTB. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jakarta, P. P. (2025). Informasi BPHTB dan kebijakan pengurangan pajak. Retrieved from Bapenda: https://bapenda.jakarta.go.id
Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi.
Miharja, M. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Bandung : CV Cendekia Press.
Mulyana, D. (2021). Kebijakan fiskal dan otonomi daerah. Pustaka Setia.
Musgrave, R.A, & Musgrave, P.B. (1989). Public finance in theory and practice. McGraw-Hill.
Ngadiman, S. N., & Nugroho, M. A. (2025). Tinjauan hukum terhadap keabsahan pengalihan hak atas saham dari harta bersama. Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 3(2), 147–153
Pajak, D. J. (2025). Pedoman umum BPHTB. Retrieved from pajak.go.id: https://www.pajak.go.id
Prakosa, K. B. (2013). Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Radbruch, G. (2006). Legal philosophy (Terjemahan).
Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Rahman, H. (2022). Penerapan asas keadilan dalam pemungutan BPHTB. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 145–160.
- Downloads
- Published
- 2026-08-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.