PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK
- Authors
-
-
Siti Wirna Hannum Harahap
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Putra Halomoan Hsb
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Puji Kurniawan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor
-
- Keywords:
- Mahar, Mahar, Orang Tua, Orang Tua, Perkawinan, Perkawinan, Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum, Adat, Adat
- Abstract
- Penentuan mahar dalam perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, penentuan mahar di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, masih dipengaruhi oleh keinginan orang tua yang didasarkan pada pertimbangan adat, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama ketika keinginan orang tua mengesampingkan kesepakatan calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan mahar berdasarkan keinginan orang tua serta meninjaunya dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, calon atau pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, tokoh masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mahar di Desa Sialagundi dipengaruhi oleh kuatnya peran orang tua, adat istiadat, stratifikasi sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, dominasi orang tua menyebabkan kehendak calon mempelai kurang menjadi pertimbangan utama dan dapat menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki. Ditinjau dari sosiologi hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan kesepakatan dalam perkawinan dengan realitas sosial yang masih menempatkan orang tua sebagai pihak dominan dalam penentuan mahar. Oleh karena itu, penentuan mahar perlu dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta prinsip keadilan bagi kedua calon mempelai.
- References
-
Anggiaton, Albi, & Johan Setiawan. (2018). Metode penelitian kualitatif. CV Jejak.
Ahmad, Nidal. (2024). Tinjauan fiqih Syafi’iyah terhadap penentuan mahar pernikahan anak di Kabupaten Pidie. Jurnal Hukum Islam, 11(1), 8.
Ali, Muhammad, & Siti Fatimah. (2025). Fiqih Mubakahat. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
Harahap, Ariana, & Ikhwanuddin Harahap. (2022). Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif Kompilasi Hukum Islam. Vol. 3 No. 5, 918.
Harahap, Sumper Mulia, Raja Ritonga, & Siti Rohimah. (2022). Analisis hukum Islam terkait akad tabarru’ pada tradisi Marpege-Pege di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal. Jurnal Yurisprudentia, 8(2), 99.
Kompilasi Hukum Islam. (2020). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia.
Kurniawan, Puji. (2016). Memahami pertautan agama dan budaya: Studi terhadap tradisi Marpege-Pege di Batak Angkola. Jurnal Yurisprudentia, 2(2), 35.
Lailatulsaidah, Nurul. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (Studi kasus KUA Karang Piling Surabaya). Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Luthfia, Chaula. (2024). Perspektif hukum Islam dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 5(1), 49.
Mufida, Ikhwanuddin Harahap, & Hasiah. (2021). Tradisi penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 2.
Sahron, Muhammad, Fatahuddin Aziz Siregar, & Ikhwanuddin Harahap. (2021). Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 3.
Sainul, Ahmad. (2024). Dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan maqosid syariah dan pertimbangan maslahah-mafsadah. Jurnal Al-Maqsid, 7(2), 315.
Septyarani, Nisa. (2019). Ketentuan mahar dalam perkawinan: Studi komparatif hukum keluarga Islam Yordania dan Pakistan. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Setiyowati, Rida. (2020). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal, 7(1).
Shuhufi, Muhammad. (2015). Mahar dan problematikanya. Jurnal Hukum Diktum, 1(2), 8.
Zaman, Abdullah, Ahmatnijar, & Dermina Dalimunthe. (2021). Mahar berupa rumah dan pertapakannya. Jurnal El-Thawalib, 2(3), 27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nashwa Zahfarina Nabhan, Safa Abigail Setiyawan, Aurelia Ramadhani, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally, ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEKERABATAN (PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN BILATERAL) TERHADAP BENTUK PERKAWINAN ADAT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ernisa Aurelia Dewanti, Marsela Disti Wahyunda, Ockvericha Dwi Navisa, KEDUDUKAN TRADISI LINTIRAN SEBAGAI PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP BENDA PUSAKA DALAM HUKUM ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Fhatur Lhutfi Rahmad, Muh. Rezky Ramadhan, Kurniati, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Keadilan Gender dan Kepentingan Terbaik Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Rahma Permatasari, Jens Thomos Gratya Sinaga, Nadhifa Rahmadhani, Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba Berdasarkan Prinsip Keadilan Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Aditya Zulfikar, Andika Kurnia Sandy, Firman Maulana, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DITINJAU DARI KEWARISAN ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.