PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK
- Authors
-
-
Siti Wirna Hannum Harahap
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Putra Halomoan Hsb
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Puji Kurniawan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor
-
- Keywords:
- Mahar, Mahar, Orang Tua, Orang Tua, Perkawinan, Perkawinan, Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum, Adat, Adat
- Abstract
- Penentuan mahar dalam perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, penentuan mahar di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, masih dipengaruhi oleh keinginan orang tua yang didasarkan pada pertimbangan adat, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama ketika keinginan orang tua mengesampingkan kesepakatan calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan mahar berdasarkan keinginan orang tua serta meninjaunya dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, calon atau pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, tokoh masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mahar di Desa Sialagundi dipengaruhi oleh kuatnya peran orang tua, adat istiadat, stratifikasi sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, dominasi orang tua menyebabkan kehendak calon mempelai kurang menjadi pertimbangan utama dan dapat menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki. Ditinjau dari sosiologi hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan kesepakatan dalam perkawinan dengan realitas sosial yang masih menempatkan orang tua sebagai pihak dominan dalam penentuan mahar. Oleh karena itu, penentuan mahar perlu dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta prinsip keadilan bagi kedua calon mempelai.
- References
-
Anggiaton, Albi, & Johan Setiawan. (2018). Metode penelitian kualitatif. CV Jejak.
Ahmad, Nidal. (2024). Tinjauan fiqih Syafi’iyah terhadap penentuan mahar pernikahan anak di Kabupaten Pidie. Jurnal Hukum Islam, 11(1), 8.
Ali, Muhammad, & Siti Fatimah. (2025). Fiqih Mubakahat. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
Harahap, Ariana, & Ikhwanuddin Harahap. (2022). Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif Kompilasi Hukum Islam. Vol. 3 No. 5, 918.
Harahap, Sumper Mulia, Raja Ritonga, & Siti Rohimah. (2022). Analisis hukum Islam terkait akad tabarru’ pada tradisi Marpege-Pege di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal. Jurnal Yurisprudentia, 8(2), 99.
Kompilasi Hukum Islam. (2020). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia.
Kurniawan, Puji. (2016). Memahami pertautan agama dan budaya: Studi terhadap tradisi Marpege-Pege di Batak Angkola. Jurnal Yurisprudentia, 2(2), 35.
Lailatulsaidah, Nurul. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (Studi kasus KUA Karang Piling Surabaya). Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Luthfia, Chaula. (2024). Perspektif hukum Islam dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 5(1), 49.
Mufida, Ikhwanuddin Harahap, & Hasiah. (2021). Tradisi penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 2.
Sahron, Muhammad, Fatahuddin Aziz Siregar, & Ikhwanuddin Harahap. (2021). Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 3.
Sainul, Ahmad. (2024). Dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan maqosid syariah dan pertimbangan maslahah-mafsadah. Jurnal Al-Maqsid, 7(2), 315.
Septyarani, Nisa. (2019). Ketentuan mahar dalam perkawinan: Studi komparatif hukum keluarga Islam Yordania dan Pakistan. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Setiyowati, Rida. (2020). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal, 7(1).
Shuhufi, Muhammad. (2015). Mahar dan problematikanya. Jurnal Hukum Diktum, 1(2), 8.
Zaman, Abdullah, Ahmatnijar, & Dermina Dalimunthe. (2021). Mahar berupa rumah dan pertapakannya. Jurnal El-Thawalib, 2(3), 27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mochamad Aditya Zulfikar, Andika Kurnia Sandy, Firman Maulana, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DITINJAU DARI KEWARISAN ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Azlya Izza Hafizh, Jasmine Putri Justitia, Luna Yustisia Maharani, Pembagian Waris Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Adat Matrilineal Dengan Adat Patrilineal , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reza Alfinta, Siti Rahmah, Dede Suhendra, PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN HUKUM ADAT DI GAMPONG GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Sulistyanto, Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak, Charisma Puji Anjarwati, STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Flovy Adrina Wibowo, Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri, Yeslar Manda Natalia Manalu, KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Fahmi Miftah, Ibnu Atiiq Ash Shiddiq, Andi Rachmat Maulana, Benturan Otonomi Desa Adat dan Hak Waris Pradana Beda Desa: Implikasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Eksekusi Harta Gunakaya , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Leila Navisa Rabbaniyah, Mukhsin Achmad, KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MISYAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Violita Nyimas Ajeng Septiani, Nadya Aulia Ramadhani, Mohammad Mahdy Fahrezy, KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Vadila, M. Ali Marzuqi, TRADISI UANG JUJOKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF Studi Kasus di Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.