PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA)
- Authors
-
-
Dyastika Praditasari
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dita Oktavia
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Destara Abdila
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dzaki Almer
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Desta Ferdiansyah
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- lembaga adat, Lampung, keadilan restoratif, keseimbangan sosial, piil pesenggiri, hukum yang hidup
- Abstract
- Menyelesaikan perkara ternyata tidak selalu harus berakhir dengan hukuman penjara. Di masyarakat adat Lampung, konflik dan pelanggaran ringan biasanya diselesaikan lewat musyawarah adat yang lebih mengutamakan perdamaian dan pulihnya hubungan antarwarga. Artikel ini membahas peran lembaga adat Pepadun dan Saibatin di Kota Bandar Lampung, dengan contoh wilayah Rajabasa, dalam mewujudkan keadilan restoratif dan memulihkan keseimbangan sosial. Pembahasannya mencakup sejarah dan struktur lembaga adat, jenis konflik yang ditangani, prosedur penyelesaian, bentuk sanksi adat beserta dasar filosofisnya, serta efektivitas dan tantangannya terhadap hukum positif. Dari kajian ini terlihat bahwa penyelesaian adat sudah memuat unsur pokok keadilan restoratif, yaitu pelaku mengakui kesalahan, kerugian korban dipulihkan, dan pelaku diterima kembali di masyarakat, dengan akar pada falsafah piil pesenggiri. Meski begitu, perannya masih terhambat oleh pencatatan yang belum seragam, kekuatan mengikat putusan yang belum jelas, dan pemahaman generasi muda yang makin menurun. Karena itu, lembaga adat perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.
Hadikusuma, H. (1989a). Hukum Pidana Adat. Cet. 3. Bandung: Alumni.
Hadikusuma, H. (1989b). Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju.
Hasan, Z. (2025a). Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Irham, M. A. (2013). Lembaga Perwatin dan Kepunyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 155-172. DOI: 10.24042/ajsk.v13i1.684.
Nur, E. R., Syukur, I., & Husna, A. (2026). Rembug Pekon as a Restorative Justice Model: Integrating Local Wisdom and Islamic Law in Criminal Case Resolution in Lampung, Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, 18(1), 240-267. DOI: 10.18860/j-fsh.v18i1.36356.
Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2024). Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Pendekatan Restorative Justice. MLJ (Merdeka Law Journal), 5(2), 187-195.
Prasetya, R. D., & Edrisy, I. F. (2026). Efektivitas Restorative Justice (RJ) dalam Penyelesaian Perkara di Lampung Utara. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(12).
Richardo, M. A., & Dinata, M. R. K. Penanggulangan Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Piil Pesenggiri di Lampung Utara. JIRK, 5(1). DOI: 10.53625/jirk.v5i1.10420.
Sasongko, W., Hamzah, H., Ramadhan, H. W., & Andreas, R. (2022). Model of Social Conflict Settlement According to Lampung Adat Law. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 103-114. DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no2.2519.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Angelina Salim, Intan Tristanti, Kayla Az-Zahra, Tiara Nasywa Widodo, Trinita Adelia, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Inayatun Nida, Hari Firmansyah, EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ribinayla Ribinayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.