PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA)
- Authors
-
-
Dyastika Praditasari
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dita Oktavia
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Destara Abdila
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dzaki Almer
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Desta Ferdiansyah
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- lembaga adat, Lampung, keadilan restoratif, keseimbangan sosial, piil pesenggiri, hukum yang hidup
- Abstract
- Menyelesaikan perkara ternyata tidak selalu harus berakhir dengan hukuman penjara. Di masyarakat adat Lampung, konflik dan pelanggaran ringan biasanya diselesaikan lewat musyawarah adat yang lebih mengutamakan perdamaian dan pulihnya hubungan antarwarga. Artikel ini membahas peran lembaga adat Pepadun dan Saibatin di Kota Bandar Lampung, dengan contoh wilayah Rajabasa, dalam mewujudkan keadilan restoratif dan memulihkan keseimbangan sosial. Pembahasannya mencakup sejarah dan struktur lembaga adat, jenis konflik yang ditangani, prosedur penyelesaian, bentuk sanksi adat beserta dasar filosofisnya, serta efektivitas dan tantangannya terhadap hukum positif. Dari kajian ini terlihat bahwa penyelesaian adat sudah memuat unsur pokok keadilan restoratif, yaitu pelaku mengakui kesalahan, kerugian korban dipulihkan, dan pelaku diterima kembali di masyarakat, dengan akar pada falsafah piil pesenggiri. Meski begitu, perannya masih terhambat oleh pencatatan yang belum seragam, kekuatan mengikat putusan yang belum jelas, dan pemahaman generasi muda yang makin menurun. Karena itu, lembaga adat perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.
Hadikusuma, H. (1989a). Hukum Pidana Adat. Cet. 3. Bandung: Alumni.
Hadikusuma, H. (1989b). Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju.
Hasan, Z. (2025a). Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Irham, M. A. (2013). Lembaga Perwatin dan Kepunyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 155-172. DOI: 10.24042/ajsk.v13i1.684.
Nur, E. R., Syukur, I., & Husna, A. (2026). Rembug Pekon as a Restorative Justice Model: Integrating Local Wisdom and Islamic Law in Criminal Case Resolution in Lampung, Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, 18(1), 240-267. DOI: 10.18860/j-fsh.v18i1.36356.
Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2024). Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Pendekatan Restorative Justice. MLJ (Merdeka Law Journal), 5(2), 187-195.
Prasetya, R. D., & Edrisy, I. F. (2026). Efektivitas Restorative Justice (RJ) dalam Penyelesaian Perkara di Lampung Utara. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(12).
Richardo, M. A., & Dinata, M. R. K. Penanggulangan Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Piil Pesenggiri di Lampung Utara. JIRK, 5(1). DOI: 10.53625/jirk.v5i1.10420.
Sasongko, W., Hamzah, H., Ramadhan, H. W., & Andreas, R. (2022). Model of Social Conflict Settlement According to Lampung Adat Law. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 103-114. DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no2.2519.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ifah Maulidiyah, Tri Susilowati, Rini Winarsih, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Arbi Al Raid, Erna Dewi, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.