PENERAPAN ASAS MOTIVASI DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH HAKIM: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 02/G/2017/PTUN-PLG

• Wilma Silalahi

  Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

  Author

• Felicia Trixie Fernanda

  Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

  Author

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 02/G/2017/PTUN-PLG.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sungkowati, Tri. 2025. “Asas Motivasi sebagai Pertimbangan Hakim dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan PTUN No. 02/G/2017/PTUN-PLG).” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

• PDF