KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN
- Authors
-
-
Jason Sevrin
Universitas pamulangAuthor -
Ridwanullah
Universitas pamulangAuthor -
Elsiana Boe Dao
Universitas pamulangAuthor
-
- Keywords:
- Private Deed, Non-litigation, Evidentiary Force, Court, Civil Procedural Law
- Abstract
- A private deed (akta di bawah tangan) is a legal instrument commonly used in non-litigation dispute resolution in Indonesia. As a form of evidence, a private deed has a fundamentally different legal standing compared to an authentic deed (akta otentik) made by an authorized official such as a notary. In the context of non-litigation, private deeds often serve as the basis for agreements in negotiation, mediation, and conciliation. However, when a dispute proceeds to court, the evidentiary force of a private deed becomes a crucial legal issue. Under Article 1874 of the Civil Code and Article 288 of HIR, a private deed only has perfect evidentiary force when the party who signed it acknowledges the authenticity of their signature. If the signature is denied, the deed must be verified through an authentication process. This study analyzes the legal standing of private deeds in non-litigation dispute resolution and their evidentiary force when submitted as evidence before the court. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the evidentiary force of a private deed is conditional in nature and can be strengthened through legalization or waarmerking by a notary, thereby enhancing its position in court evidentiary proceedings.
- References
-
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 No. 23.
Republik Indonesia. Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 No. 44.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Buku
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
Emirzon, J. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fuady, M. (2000). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. Harahap, M.Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, P.M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group. Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Mulyadi, L. & Widjaja, G. (2003). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nurnaningsih, A. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soepomo, R. (2002). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
Subekti, R. (2008). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Tobing, G.H.S.L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Jurnal Ilmiah
Budiono, H. (2019). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 512–530.
Dewi, S. (2020). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 215–234.
Mulyadi, L. (2019). Hambatan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Non Litigasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 88–107.
Pratama, R.A. (2021). Implikasi Legalisasi Notaris terhadap Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan. Jurnal Lex Notariat, 3(1), 44–61.
Santoso, B. (2021). Kedudukan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Perdata. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 5(2), 120–139.
Widjaja, G. (2022). Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 33–52.
- Downloads
- Published
- 2026-06-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agus Yulianto, CORRELATION BETWEEN CORRUPTION WITH LAW AND GOVERNANCE IN MODERN STATES , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Firganefi, Emilia Susanti, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fathul Mubarak, Amirul Mu’minin, Kurniati, PENGELOLAAN HARTA WAKAF DALAM MAZHAB SYAFI’I, MALIKI, DAN HAMBALI SERTA IMPLIKASINYA BAGI WAKIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.