KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN
- Authors
-
-
Jason Sevrin
Universitas pamulangAuthor -
Ridwanullah
Universitas pamulangAuthor -
Elsiana Boe Dao
Universitas pamulangAuthor
-
- Keywords:
- Private Deed, Non-litigation, Evidentiary Force, Court, Civil Procedural Law
- Abstract
- A private deed (akta di bawah tangan) is a legal instrument commonly used in non-litigation dispute resolution in Indonesia. As a form of evidence, a private deed has a fundamentally different legal standing compared to an authentic deed (akta otentik) made by an authorized official such as a notary. In the context of non-litigation, private deeds often serve as the basis for agreements in negotiation, mediation, and conciliation. However, when a dispute proceeds to court, the evidentiary force of a private deed becomes a crucial legal issue. Under Article 1874 of the Civil Code and Article 288 of HIR, a private deed only has perfect evidentiary force when the party who signed it acknowledges the authenticity of their signature. If the signature is denied, the deed must be verified through an authentication process. This study analyzes the legal standing of private deeds in non-litigation dispute resolution and their evidentiary force when submitted as evidence before the court. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the evidentiary force of a private deed is conditional in nature and can be strengthened through legalization or waarmerking by a notary, thereby enhancing its position in court evidentiary proceedings.
- References
-
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 No. 23.
Republik Indonesia. Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 No. 44.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Buku
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
Emirzon, J. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fuady, M. (2000). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. Harahap, M.Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, P.M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group. Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Mulyadi, L. & Widjaja, G. (2003). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nurnaningsih, A. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soepomo, R. (2002). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
Subekti, R. (2008). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Tobing, G.H.S.L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Jurnal Ilmiah
Budiono, H. (2019). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 512–530.
Dewi, S. (2020). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 215–234.
Mulyadi, L. (2019). Hambatan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Non Litigasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 88–107.
Pratama, R.A. (2021). Implikasi Legalisasi Notaris terhadap Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan. Jurnal Lex Notariat, 3(1), 44–61.
Santoso, B. (2021). Kedudukan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Perdata. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 5(2), 120–139.
Widjaja, G. (2022). Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 33–52.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aprilia Dea Nur Andini, Aisyzahra Nafilah Ramadhina, Iza Afkarina, Humiati, TINJAUAN PRAKTIK PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN KELAS 1A , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Masayu Mahadewi Putri Hidayat, OWNERSHIP OF LAND RIGHTS BY INDONESIAN CITIZENS IN TRANSNATIONAL MARRIAGES WITHOUT PRENUPTIAL AGREEMENTS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.