TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
- Authors
-
-
Aulia Ganishya Namira Poernomo
Universitas PadjadjaranAuthor
-
- Keywords:
- Poligami, Hukum Islam, Perkawinan
- Abstract
- Poligami merupakan pengecualian terhadap asas monogami yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ('UU Perkawinan') dan Kompilasi Hukum Islam ('KHI'). Hiperseksualitas suami sering dijadikan alasan permohonan poligami dalam praktik peradilan, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas keabsahan hiperseksualitas sebagai alasan poligami berdasarkan UU Perkawinan dan hukum Islam, dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba sebagai bahan pendukung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiperseksualitas dapat dibenarkan sebagai alasan poligami melalui penemuan hukum (rechtsvinding) dengan penafsiran ekstensif, sepanjang dikualifikasikan sebagai ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI, serta diterapkan secara terbatas berdasarkan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, dan keadilan. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba dinilai kurang tepat karena mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
- References
-
Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amini, 2002
Hamim HR dan Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah: Penjelas Nazhm al-Fara’id alBahiyah, Kediri: Santri Salaf Press, 2013
Andri Sepriyadi, 'Analisis Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 Mengenai Poligami dan Alasan Perceraian', UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.
Diana R. W. Napitupulu, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: UKI Press, 2023
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: P.T. Alumni, 2000
Suriadi, 'Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ulama', Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 10, Nomor 1, 2023
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gama Media, 2017
Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang: UMM Press, 2020.
Wirjono Prodjodikoro dalam Romli Arsad, Pengantar Ilmu Hukum, Jatinangor: Alqaprint, 2014
- Downloads
- Published
- 2026-07-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Agung Wibawanto, KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rismayana Salsa Amini, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Mutiara Putri Alfarizi, A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H., EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.