KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
- Authors
-
-
Dwi Agung Wibawanto
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Penjarahan, Kerusuhan Massa, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, , KUHP
- Abstract
- Penelitian ini membahas kedudukan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Fenomena penjarahan kerap muncul pada kondisi sosial yang tidak stabil, seperti kerusuhan maupun bencana, sehingga memunculkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana penjarahan dirumuskan dalam KUHP, penerapan pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP, serta mempertimbangkan factor-faktor yang dapat mempengaruhi pemidanaan, termasuk keadaan yang meringankan maupun memberatkan, seperti dilakukan secara Bersama-sama, dalam situasi kacau, atau dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan terkait penjarahan dalam kerusuhan massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penjarahan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh meskipun tindakannya dilakukan pada saat kerusuhan massa, karena KUHP tidak memberikan pengecualian terkait keadaan sosial. Justru, KUHP mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan secara Bersama-sama atau dengan memanfaatkan situasi kekacauan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan dalam kondisi kerusuhan massa harus dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan KUHP sebagai upaya menjaga ketertiban dan kepastian hukum.
- References
-
Djupandang, Lilis Sandra H. "Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3.5 (2025): 6004-6016.
https://gerbangnusantaranews.id/kriminal/bagaimana-hukum-mengatur-pelaku-penjarahan-di-indonesia/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/
Lufty, Arya Fajar, and Junifer Dame Panjaitan. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia." Media Hukum Indonesia (MHI) 3.2 (2025).
NIM, MUHAMMAD BASYIR. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kerusuhan Massa Pasca Pilpres 2019 Di Kota Pontianak." Jurnal Fatwa Hukum 3.1.
Pradila, Komang Gede Reska Joanykernia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan." Jurnal Preferensi Hukum 2.3 (2021): 496-501.
Puspita, Ria, Ismail Ismail, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Konsep Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa untuk Mewujudkan Keadilan." Jurnal Hukum Bisnis 13.03 (2024): 1-9.
Supartawan, I. Made Ary, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam." Jurnal Konstruksi Hukum 4.1 (2023): 52-58.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adhilla Dinda Putri, Erna Dewi, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, OPTIMALISASI PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DIGITAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angelina Salim, Intan Tristanti, Kayla Az-Zahra, Tiara Nasywa Widodo, Trinita Adelia, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.