ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR DAN PEMBELIAN BARANG OLEH INSTANSI PEMERINTAH GUNA MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA

Abstract

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu instrumen pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu (pemungut) baik instansi pemerintah maupun badan usaha tertentu atas penghasilan dari aktivitas perdagangan barang dan impor. Pajak ini memiliki peran strategis sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen fiskal untuk mengatur arus lalu lintas perdagangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan seperti kompleksitas administrasi, tingkat kepatuhan wajib pajak tertentu yang masih rendah, serta potensi ketidakselarasan data antara pihak pemungut dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme, tantangan, serta implikasi kebijakan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dan belanja barang instansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis studi kepustakaan dan regulasi perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan melalui e-Faktur dan Billing Online telah mempercepat proses pelaporan dan meminimalkan kesalahan manual. Kendati demikian, hambatan sinkronisasi data antarinstansi, rendahnya literasi digital pelaku usaha skala kecil, serta risiko keamanan data tetap menjadi tantangan utama. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi terintegrasi antar-lembaga, edukasi berkelanjutan bagi bendaharawan daerah, serta optimalisasi sistem pengawasan guna mewujudkan pemungutan PPh Pasal 22 yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.