Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi

Vol. 25 No. 8 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

PENGARUH TRANSFER FISKAL DAN DANA DESA TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2024

PDF
  • Arini Oktavia,
  • Natasya Ananda Delia Putri,
  • Tri Fadiyah,
  • Maurra Auliea An Nissa,
  • Obet Prayogo
Arini Oktavia
Universitas Bina Sarana Informatika
Natasya Ananda Delia Putri
Universitas Bina Sarana Informatika
Tri Fadiyah
Universitas Bina Sarana Informatika
Maurra Auliea An Nissa
Universitas Bina Sarana Informatika
Obet Prayogo
Universitas Bina Sarana Informatika
DOI: https://doi.org/10.2238/va18yh78

Published 2026-07-08

Keywords

  • Transfer Fiskal,
  • Dana Bagi Hasil,
  • Dana Alokasi Umum,
  • Dana Alokasi Khusus,
  • Dana Insentif Daerah,
  • Dana Desa,
  • Belanja Daerah,
  • Flypaper Effect
    • ...More
    Less

How to Cite

PENGARUH TRANSFER FISKAL DAN DANA DESA TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2024. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(8). https://doi.org/10.2238/va18yh78

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer fiskal yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Desa terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah, serta adanya kesenjangan fiskal yang signifikan antar kabupaten/kota di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda berbantuan perangkat lunak SPSS. Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota se-Pulau Jawa, dengan sampel sebanyak 110 kabupaten/kota yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan ketersediaan data tahun 2024. Data sekunder diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan DAK memberikan pengaruh terbesar karena sifatnya yang earmarked. Sebaliknya, DAU dan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan DID tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,960, yang berarti 96% variasi Belanja Daerah mampu dijelaskan oleh kelima variabel tersebut. Hasil penelitian ini memperkuat teori flypaper effect dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa.
PDF

References

  1. [1] D. M. Apriliani, T. Fitrijanti, dan K. P. Aryana, “Flypaper effect di Pulau Jawa: Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi,” Jurnal Bisnis Mahasiswa, vol. 5, no. 5, pp. 2518–2537, 2025, doi: 10.60036/jbm.817.
  2. [2] I. Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, 4th ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2021.
  3. [3] C. Dick-Sagoe dan E. N. Tingum, “Flypaper effect of intergovernmental transfers and incentives to improve own-source revenue mobilization of local governments in the Central Region of Ghana,” Open Journal of Social Sciences, vol. 9, no. 8, pp. 434–447, 2021, doi: 10.4236/jss.2021.98030.
  4. [4] C. Dick-Sagoe, E. N. Tingum, P. Asare-Nuamah, D. N. Yuni, dan N. Baidoo, “Central transfers and incentives to collect local revenue among the Central Region of Ghana’s local government officials: Analysing the flypaper effect,” Humanities and Social Sciences Communications, vol. 12, pp. 1–15, 2025.
  5. [5] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Buku Pegangan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. [Online].
  6. [6] A. Halim dan M. S. Kusufi, Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi, 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
  7. [7] N. F. Hamsyi dan Fitriyani, “Does flypaper effect occurs on local government expenditure,” Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, vol. 14, no. 1, pp. 63–75, 2021.
  8. [8] A. Latifa, A. Frinaldi, L. Magriasti, dan H. Naldi, “Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah,” Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2025.
  9. [9] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
  10. [10] M. Marya, E. Ariyanto, dan H. Handra, “Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat,” Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, vol. 7, no. 2, pp. 411–420, 2024.
  11. [11] L. Nurlaela Wati, H. Ispriyahadi, dan D. Habibi Zakaria, “The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia,” Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci, vol. 40, no. 2, pp. 353–373, 2022.
  12. [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  13. [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  14. [14] E. Santika, A. Anwar, dan A. A. Isabella, “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah Provinsi Lampung,” EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, vol. 3, no. 6, pp. 2737–2748, 2024.
  15. [15] N. Sania, N. Y. Yamin, S. Paranoan, dan A. A. M. Tanra, “Dampak dana transfer dan flypaper effect pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah,” Jurnal Aplikasi Akuntansi, vol. 9, no. 1, pp. 247–261, 2024, doi: 10.29303/jaa.v9i1.487.
  16. [16] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Kebijakan fiskal daerah dalam rangka pemerataan dan kemandirian pemerintahan daerah,” 2023.
  17. [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  18. [18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  19. [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  20. [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.