TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998
- Authors
-
-
Atikah Rajwa Khairiyah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Nisrina Fajrin Miftahul Dinda
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Sava Alesya
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Muthi’ah Lathifah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Daurada Beryl Soffina Widadi
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Reva Asyifaa Fi Khadijah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Suryo Ediyono
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- hak asasi manusia Indonesia, pelanggaran HAM berat, peristiwa 1998, tanggung jawab negara, keadilan Indonesia
- Abstract
- Peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan penembakan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi damai, yang mengakibatkan meninggalnya empat mahasiswa serta menimbulkan luka-luka pada sejumlah peserta aksi lainnya. Tindakan tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap berbagai hak dasar yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan dan rasa aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam Tragedi Trisakti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara fakta-fakta yang terjadi dalam Tragedi Trisakti dan ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tragedi Trisakti mengandung indikasi pelanggaran terhadap beberapa hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, penyelesaian kasus yang belum sepenuhnya tuntas menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan prinsip keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum dan HAM serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- References
-
Jurnal
Marjum, PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998) (Kajian pada Mata Pelajaran Sejarah), Jurnal Ilmiah Nizamia, ISSN: 2656-4262, Volume. 5, Nomor. 2, Tahun 2023, MAN 2 Polewali Mandar.
Ashanti Fairuza, et al., Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Trisakti Tahun 1998 , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, ISSN: 2599-2694 , Volume. 12, Nomor. 2, Tahun 2024, Institut Teknologi Bandung.
Amanda Devina Julianti, et al., KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI, Jurnal Media Akademik, ISSN: 3031-5220 , Volume. 3 Nomor. 2, Tahun 2025, Universitas Indonesia.
Perundang Undangan
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28G
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28E
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28A
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 1
Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ifah Maulidiyah, Tri Susilowati, Rini Winarsih, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.