PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA
- Authors
-
-
Anna Elmyra Hawa
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, IndonesiaAuthor -
Sulkiah Hendrawati
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, IndonesiaAuthor -
Wahyudi
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan Hukum, Jual Beli, Pembatalan Sepihak, Wanprestasi, Pasal 1243 KUHPerdata
- Abstract
- Pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak oleh pembeli setelah tercapainya kesepakatan dapat menimbulkan kerugian bagi penjual serta persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penjual akibat pembatalan jual beli secara sepihak oleh pembeli serta menganalisis penerapan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan jual beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga. Oleh karena itu, perubahan kehendak secara sepihak tidak dengan sendirinya menghapus hubungan hukum yang telah lahir. Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga setelah terpenuhinya unsur wanprestasi dan debitur dinyatakan lalai sesuai ketentuan hukum. Perlindungan hukum terhadap penjual dapat ditempuh melalui penyelesaian secara musyawarah maupun melalui mekanisme litigasi apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, penerapan Pasal 1243 KUHPerdata merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif bagi penjual sepanjang unsur wanprestasi, kerugian, dan hubungan sebab akibat dapat dibuktikan.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1457, dan Pasal 1458.
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.
Marpi, Yapiter. (2020). Ilmu Hukum Suatu Pengantar. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.
Nurhayati, Bernadeta Resti. (2019). 'Era Digital Hukum Perikatan Baru Indonesia.'
Octavian, Vanza Rifky. (2024). 'Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum: Melindungi Hak dan Kewajiban.' 2, no. 6: 567–573.
Prayogo, Sedyo. (2016). 'Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian.' III, no. 2: 280–287.
Sinaga, Niru Anita. (2018). 'Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.' Jurnal Binamulia Hukum 7, no. 2: 107–120.
Sari, Indah. (2020). 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.' 11, no. 1: 53–70.
Siregar, M. Sutan Muda, Michael Vernando Sirait, dan Yesika Teresya. (2024). 'Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg.' 7, no. 1: 157–164.
Virjusept, Niken Syachbillah, Jordi Nuralamsyah, Firman Suhadi Prasetiawan, dan Rexiana Widya Maharani. 'Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Tinjauan terhadap Ruang Lingkup, Diferensiasi Normatif dan Empiris, serta Tujuan Penelitian.' 5, no. 1.
Yahman. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual.
Badrulzaman, Mariam Darus. (2015). Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Aisyah, Nur, dan Abd Thalb. (2024). Hukum Perjanjian. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Santoso Az, Lukman. (2019). Aspek Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-28
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK DALAM PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA YANG SERING TIMBUL DALAM PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andritia Permana, Ajid Haryadi, Mudawaroh, KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.