KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
- Authors
-
-
Tiyas Riyani
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Alif Fathur Rahman
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Pingkan Mita Purnama Sari Purba
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- korupsi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, good governance, kehutanan, perizinan
- Abstract
- Korupsi di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu permasalahan struktural yang memberikan dampak signifikan tidak hanya terhadap keuangan negara, melainkan juga terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara praktik korupsi dalam tata kelola pemerintahan dengan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengidentifikasi mekanisme hukum dan kebijakan yang diperlukan untuk memutus rantai korupsi di sektor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di sektor perizinan lingkungan, kehutanan, dan pertambangan menciptakan lingkaran setan antara degradasi ekosistem dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi yang berdampak ekologis masih sangat terbatas karena tidak adanya integrasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan hidup. Diperlukan reformasi kelembagaan, transparansi perizinan, penguatan kapasitas KPK dalam penanganan korupsi lingkungan, serta pendekatan multidisipliner yang melibatkan ahli lingkungan dalam proses penghitungan kerugian ekologis.
- References
-
Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. Jendela Pengetahuan, 16(2), 128-142.
Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 15(2), 135-149. https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798
Cahyono, S. A., et al. (2015). Dampak Pemberantasan Korupsi Terhadap Perekonomian, Emisi Karbon dan Sektor Kehutanan Indonesia. Jurnal Manusia dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.22146/jml.18766
Fernanda, A., Yazid, M. F., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(5), 77-82.
Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2022). Implementasi Good Governance di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1-11. https://doi.org/10.15575/pub.v11i1.7631
KPK RI. (2023). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rasad, F. (2018). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. Jurnal HAM, Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/520
Ritonga, et al. (2021). Problematika Hukum dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik.
Setiawan, E. N., Maryudi, A., & Lele, G. (2017). Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.22146/jik.28278
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Wasito, M. L., Darmawan, I., & Siahaan, N. H. T. (2025). Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst). J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(1), 1120-1136. https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13107
Hasan Z., Helda Lestari, Jessica Ananta Hermanto, & Saskya Regita Putri. (2026). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah. JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 4(2), 409–415. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i2.2306
Hasan, Z., Rusli, T., Sanida, N. (2025). Pendidikan Anti Korupsi : Eksplorasi Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal. UBL Press.
Hasan, Z. (2019). Mereduksi Korupsi Untuk Keberlanjutan Di Indonesia. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Downloads
- Published
- 2026-07-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisanul Hal.A. Panggabean1*, Bintang Putra Cakti2, Daman Huri3, Fazar Ramadhan4, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.