KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP
- Authors
-
-
Adna Vika Aristiyani
Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Witness testimony, evidence, criminal proof, Criminal Procedure Code, criminal procedural law, Keterangan saksi, alat bukti, pembuktian pidana, KUHAP, hukum acara pidana
- Abstract
- Witness testimony is one of the most important forms of evidence in the process of proving criminal cases. In the Indonesian criminal justice system, witness testimony is recognized as the first valid means of evidence under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study aims to examine the position of witness testimony as evidence in criminal cases, the legal requirements for valid witness testimony under KUHAP, and the resolution of differences in witness statements during the evidentiary process. The research employs a normative legal research method using a statutory and library research approach. The results indicate that witness testimony plays a crucial role in criminal proceedings because it assists judges in discovering material truth and forming conviction regarding the occurrence of a criminal offense. To possess evidentiary value, witness testimony must fulfill both formal and material requirements as stipulated in KUHAP, including being provided by a witness who directly saw, heard, or experienced the criminal event and delivered under oath before the court. Differences among witness statements do not automatically eliminate their evidentiary value, as judges are authorized to assess their consistency with other lawful evidence. Therefore, witness testimony remains an essential means of evidence in ensuring legal certainty, justice, and the discovery of material truth in criminal cases. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keterangan saksi bahkan ditempatkan sebagai alat bukti pertama yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana, syarat sah keterangan saksi menurut KUHAP, serta penyelesaian terhadap perbedaan keterangan antar saksi dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana karena berfungsi membantu hakim mengungkap kebenaran materiil dan memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana diatur dalam KUHAP, antara lain diberikan oleh saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana serta disampaikan di bawah sumpah di hadapan persidangan. Perbedaan keterangan antar saksi tidak serta-merta menghilangkan nilai pembuktiannya, karena hakim berwenang menilai kesesuaian keterangan tersebut dengan alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi tetap menjadi alat bukti yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil dalam perkara pidana.
- References
-
Alamri, Hadi. KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, February 2017.
Kawengian, Tiovany A. “PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA KUHAP” 4 (April 2016).
Pandiangan, Hendri Jayadi. PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA, August 2017.
Sri, Wanda Eka., Fanny. Tanuwijaya, and Samuel Saut Martua. Samosir. “Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Dengan Pasal 169 KUHAP.” Mimbar Yustitia 8 (June 30, 2024). doi:10.52166/mimbar.v7i2.
Syahril, Andi. ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, February 2022.
Wangke, Asprianti. “KEDUDUKAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERADILAN MENURUT HUKUM PIDANA” 6 (August 2017).
Zulfiqri, Muhammad, Budi Bahreisy, and Romi Asmara. “KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA” 8, no. 2 (April 2025). doi:10.29103/jimfh.v8i2.21767.
- Downloads
- Published
- 2026-07-04
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- D. Andry Effendy, José Boavida Simões, MELAMPAUI FORMALISME HUKUM: PENDEKATAN POLITIK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Adi Vickram, TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN FORMIL DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BERDASARKAN UU KESEHATAN NO. 17/2023 DAN UU NARKOTIKA NO. 35/2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.