KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP
- Authors
-
-
Adna Vika Aristiyani
Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Witness testimony, evidence, criminal proof, Criminal Procedure Code, criminal procedural law, Keterangan saksi, alat bukti, pembuktian pidana, KUHAP, hukum acara pidana
- Abstract
- Witness testimony is one of the most important forms of evidence in the process of proving criminal cases. In the Indonesian criminal justice system, witness testimony is recognized as the first valid means of evidence under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study aims to examine the position of witness testimony as evidence in criminal cases, the legal requirements for valid witness testimony under KUHAP, and the resolution of differences in witness statements during the evidentiary process. The research employs a normative legal research method using a statutory and library research approach. The results indicate that witness testimony plays a crucial role in criminal proceedings because it assists judges in discovering material truth and forming conviction regarding the occurrence of a criminal offense. To possess evidentiary value, witness testimony must fulfill both formal and material requirements as stipulated in KUHAP, including being provided by a witness who directly saw, heard, or experienced the criminal event and delivered under oath before the court. Differences among witness statements do not automatically eliminate their evidentiary value, as judges are authorized to assess their consistency with other lawful evidence. Therefore, witness testimony remains an essential means of evidence in ensuring legal certainty, justice, and the discovery of material truth in criminal cases. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keterangan saksi bahkan ditempatkan sebagai alat bukti pertama yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana, syarat sah keterangan saksi menurut KUHAP, serta penyelesaian terhadap perbedaan keterangan antar saksi dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana karena berfungsi membantu hakim mengungkap kebenaran materiil dan memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana diatur dalam KUHAP, antara lain diberikan oleh saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana serta disampaikan di bawah sumpah di hadapan persidangan. Perbedaan keterangan antar saksi tidak serta-merta menghilangkan nilai pembuktiannya, karena hakim berwenang menilai kesesuaian keterangan tersebut dengan alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi tetap menjadi alat bukti yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil dalam perkara pidana.
- References
-
Alamri, Hadi. KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, February 2017.
Kawengian, Tiovany A. “PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA KUHAP” 4 (April 2016).
Pandiangan, Hendri Jayadi. PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA, August 2017.
Sri, Wanda Eka., Fanny. Tanuwijaya, and Samuel Saut Martua. Samosir. “Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Dengan Pasal 169 KUHAP.” Mimbar Yustitia 8 (June 30, 2024). doi:10.52166/mimbar.v7i2.
Syahril, Andi. ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, February 2022.
Wangke, Asprianti. “KEDUDUKAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERADILAN MENURUT HUKUM PIDANA” 6 (August 2017).
Zulfiqri, Muhammad, Budi Bahreisy, and Romi Asmara. “KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA” 8, no. 2 (April 2025). doi:10.29103/jimfh.v8i2.21767.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-04
- Section
- Articles
How to Cite
KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/s3spv626
Most read articles by the same author(s)
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, Reposisi Hubungan Kerja Mitra Kemitraan Digital dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Perlindungan Hak Pengemudi Ojek Online dan Pekerja Gig , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurfajriyah Amalia, Nessya Aurellia R, Nadia Hazna S, M Fauzan Rizqon R, ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhamad Rio Diva Nagara, Yesi Aprilia, Dinda Areta Arkananta, LEGAL UNCERTAINTY IN THE BUSINESS JUDGMENT RULE DOCTRINE FOR STATE -OWNED ENTERPRISE DIRECTORS IN FACING CORRUPTION LIABILITY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.