ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR
- Authors
-
-
Rizal Abdul Munir
Universitas DjuandaAuthor -
Asep Thobibudin Qolyubi
Universitas DjuandaAuthor -
Danu Suryani
Universitas DjuandaAuthor
-
- Keywords:
- Badan Permusyawaratan Desa, Proses Legislasi, Peraturan Desa, Desa Pancawati, Partisipasi Masyarakat
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi legislatif yang sangat penting dalam pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh studi empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan desa. Namun, dalam praktiknya, BPD di Desa Pancawati menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman anggota BPD tentang prosedur legislasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masalah koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki proses legislasi, seperti melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, banyak peraturan desa yang belum dijalankan dengan maksimal. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan intensif, perbaikan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan legislasi. Selain itu, transparansi dalam proses legislasi perlu ditingkatkan untuk memastikan peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.
- References
-
Ajat Sudrajat. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Bandung. 2020. Hlm. 207
Regy Hilman Pahlawan. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Jurnal Civic Hukum. VOL 04. 04 November 2019. Hlm. 147-54.
Yustika Mahdania. Aminuddin Ilmar. Audyna Mayasari Muin. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Living Law. 2022. Hlm. 142
Galuh Candra Purnamasari. Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. 2019. Hlm. 162
Thansri Gazali Syahfei. Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah The Legal Effectiveness Of The Implementation Of Local Government Pendahuluan Negara Yang Demokratis Memberikan Jaminan Penuh Terhadap Hak-Hak Rakyat. Demi Mencapai Dan Mewujudkan Negara Yang Demokrat. Jurnal Living Law. 2021. Hlm 132-141.
Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17
Yusrina Handayani. Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia
Sofian Malik. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Maranatha. 2020. Hlm. 327
Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas and Walid Mustafa Sembiring. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Situ. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA. 2016. Hlm. 163
Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17
Suwari Akhmaddhian. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran Majalengka. Empowerment. Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2020. Hlm. 6-13
Akhmaddhian. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia.2021. Hlm 217.
Salim. Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2021. Hlm. 52
Robert J.Mockler. Pengertian Teori Pengawasan. Jakarta. 2022. Hlm 100
Siti Rodhiya and Muhammad Harir. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal Pembaharuan Hukum. 2021. Hlm 294
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfinusa Wiramukti, Danu Suryani, Muhammad Arsjad Yusuf, PEMBINAAN SDM POLRI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI BAGIAN SDM POLRES BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Darrel Joyswan Godwin, Fathir Maulidi Hakiki, Irsyad Dahri, DIPLOMASI DI ERA DIGITALISASI: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Mutiara Putri Alfarizi, A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H., EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.