DAMPAK EKONOMI PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH BPN JATIM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
- Authors
-
-
Nazwa Putri Alira
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Hanim Masfufatin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Djulaeka
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor
-
- Keywords:
- tanah telantar, PBB-P2, BPHTB, pajak daerah, BPN Jawa Timur
- Abstract
- Penertiban tanah telantar dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan PBB-P2 dan BPHTB sejak berlakunya UU HKPD sepenuhnya menjadi pajak kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji implikasi penertiban tanah telantar oleh BPN Jawa Timur terhadap penerimaan kedua pajak tersebut, serta kendala dan solusi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi simulasi hipotetis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 485 bidang tanah terindikasi telantar sejak 2010, hanya sekitar 45 bidang yang ditetapkan telantar, sehingga dampak fiskal langsung masih terbatas. Pengaruh terhadap PBB-P2 muncul melalui pemutakhiran data dan NJOP, peralihan subjek pajak, dan tunggakan, sedangkan BPHTB timbul satu kali pada pendayagunaan tanah. Kendala utama meliputi data yang belum terintegrasi, sengketa, dan transisi regulasi. Penertiban merupakan instrumen penataan tanah yang berdampak fiskal secara tidak langsung.
- References
-
Asmarani, N. G. C. (2024, 3 April). Apa itu PBB-P2 dalam UU HKPD? DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1801753/apa-itu-pbb-p2-dalam-uu-hkpd
Bisnis.com. (2025). Istana soal tanah HGB & HGU terlantar diambil negara: Ada peringatan 3 kali. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250716/47/1893778/istana-soal-tanah-hgb-hgu-terlantar-diambil-negara-ada-peringatan-3-kali
CNBC Indonesia. (2025). Tanah terlantar 2 tahun bakal diambil negara, petani sawit buka suara. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250810172553-4-656715/tanah-terlantar-2-tahun-bakal-diambil-negara-petani-sawit-buka-suara
DDTCNews. (2024, 31 Januari). Simak lagi, begini aturan baru pajak PBB-P2 sesuai UU HKPD. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800258/simak-lagi-begini-aturan-baru-pajak-pbb-p2-sesuai-uu-hkpd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). SERASI 12 materi: Pajak daerah dalam UU HKPD [Materi sosialisasi]. Kementerian Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/09/SERASI-12-MATERI.pdf
Elbert. (2021). Analisa hukum atas tanah hak milik yang terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Jurnal Hukum Adigama, 4(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2619391
Hidayati. (2024). Penetapan nilai jual objek pajak PBB dan BPHTB di Kota Bogor. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan, 15(1).
Malang Post. (2025). BPN pastikan kepemilikan pribadi bukan kategori tanah terlantar. Malang Post. https://malang-post.com/2025/09/10/bpn-pastikan-kepemilikan-pribadi-bukan-kategori-tanah-terlantar/
Muamarah, H. S. (2022). Penentuan NJOP atas tanah yang berubah karena peristiwa alam. Jurnal Indonesia RICH, 3(2), 84–90. https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/download/47/34/205
Naufal. (2025). Sengketa penetapan tanah terlantar atas hak guna usaha nomor 18 PT Gunung Meranti Raya Plywood: Problematika transisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Padjadjaran Law Review. https://search.crossref.org/search/works?q=Sengketa+Penetapan+Tanah+Terlantar+atas+Hak+Guna+Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Penilaian PBB-P2.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Retnowati. (2018). Perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang terindikasi terlantar. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. http://repository.narotama.ac.id/1159/20/4484-Article%20Text-16021-1-10-20220118.pdf
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ganjar Sapta Bayu Perkasa, Dedah Jubaedah, Dewi Sulastri, Budaya Hukum dan Efektivitas Hukum: Studi atas Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar dan Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raya Farel Agustira, La Ode Mbunai, NASIONALISME GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN (KAJIAN LITERATUR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.