DAMPAK EKONOMI PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH BPN JATIM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
- Authors
-
-
Nazwa Putri Alira
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Hanim Masfufatin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Djulaeka
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor
-
- Keywords:
- tanah telantar, PBB-P2, BPHTB, pajak daerah, BPN Jawa Timur
- Abstract
- Penertiban tanah telantar dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan PBB-P2 dan BPHTB sejak berlakunya UU HKPD sepenuhnya menjadi pajak kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji implikasi penertiban tanah telantar oleh BPN Jawa Timur terhadap penerimaan kedua pajak tersebut, serta kendala dan solusi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi simulasi hipotetis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 485 bidang tanah terindikasi telantar sejak 2010, hanya sekitar 45 bidang yang ditetapkan telantar, sehingga dampak fiskal langsung masih terbatas. Pengaruh terhadap PBB-P2 muncul melalui pemutakhiran data dan NJOP, peralihan subjek pajak, dan tunggakan, sedangkan BPHTB timbul satu kali pada pendayagunaan tanah. Kendala utama meliputi data yang belum terintegrasi, sengketa, dan transisi regulasi. Penertiban merupakan instrumen penataan tanah yang berdampak fiskal secara tidak langsung.
- References
-
Asmarani, N. G. C. (2024, 3 April). Apa itu PBB-P2 dalam UU HKPD? DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1801753/apa-itu-pbb-p2-dalam-uu-hkpd
Bisnis.com. (2025). Istana soal tanah HGB & HGU terlantar diambil negara: Ada peringatan 3 kali. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250716/47/1893778/istana-soal-tanah-hgb-hgu-terlantar-diambil-negara-ada-peringatan-3-kali
CNBC Indonesia. (2025). Tanah terlantar 2 tahun bakal diambil negara, petani sawit buka suara. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250810172553-4-656715/tanah-terlantar-2-tahun-bakal-diambil-negara-petani-sawit-buka-suara
DDTCNews. (2024, 31 Januari). Simak lagi, begini aturan baru pajak PBB-P2 sesuai UU HKPD. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800258/simak-lagi-begini-aturan-baru-pajak-pbb-p2-sesuai-uu-hkpd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). SERASI 12 materi: Pajak daerah dalam UU HKPD [Materi sosialisasi]. Kementerian Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/09/SERASI-12-MATERI.pdf
Elbert. (2021). Analisa hukum atas tanah hak milik yang terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Jurnal Hukum Adigama, 4(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2619391
Hidayati. (2024). Penetapan nilai jual objek pajak PBB dan BPHTB di Kota Bogor. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan, 15(1).
Malang Post. (2025). BPN pastikan kepemilikan pribadi bukan kategori tanah terlantar. Malang Post. https://malang-post.com/2025/09/10/bpn-pastikan-kepemilikan-pribadi-bukan-kategori-tanah-terlantar/
Muamarah, H. S. (2022). Penentuan NJOP atas tanah yang berubah karena peristiwa alam. Jurnal Indonesia RICH, 3(2), 84–90. https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/download/47/34/205
Naufal. (2025). Sengketa penetapan tanah terlantar atas hak guna usaha nomor 18 PT Gunung Meranti Raya Plywood: Problematika transisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Padjadjaran Law Review. https://search.crossref.org/search/works?q=Sengketa+Penetapan+Tanah+Terlantar+atas+Hak+Guna+Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Penilaian PBB-P2.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Retnowati. (2018). Perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang terindikasi terlantar. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. http://repository.narotama.ac.id/1159/20/4484-Article%20Text-16021-1-10-20220118.pdf
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gracela Tilotama Putri Febriana, Rizki Juan Pratama, Nala Revalina Ramadani, EVALUASI USABILITY DAN RELIABILITY SISTEM ABSENSI BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahlan, Supriatna, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Julaeha, Selviana Afriza, Uswatun Hasanah, PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN PADA DESA KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Manik, ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Adi Vickram, TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN FORMIL DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Tri Amalia, Ali Darda, Rangga Nurrohmansyah, Saepudin, Silvi Oktapiyani, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Yogi Bahtiar, M. Jopan Febriansyah, TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PROFESIONAL NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.