DAMPAK EKONOMI PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH BPN JATIM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
- Authors
-
-
Nazwa Putri Alira
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Hanim Masfufatin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Djulaeka
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor
-
- Keywords:
- tanah telantar, PBB-P2, BPHTB, pajak daerah, BPN Jawa Timur
- Abstract
- Penertiban tanah telantar dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan PBB-P2 dan BPHTB sejak berlakunya UU HKPD sepenuhnya menjadi pajak kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji implikasi penertiban tanah telantar oleh BPN Jawa Timur terhadap penerimaan kedua pajak tersebut, serta kendala dan solusi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi simulasi hipotetis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 485 bidang tanah terindikasi telantar sejak 2010, hanya sekitar 45 bidang yang ditetapkan telantar, sehingga dampak fiskal langsung masih terbatas. Pengaruh terhadap PBB-P2 muncul melalui pemutakhiran data dan NJOP, peralihan subjek pajak, dan tunggakan, sedangkan BPHTB timbul satu kali pada pendayagunaan tanah. Kendala utama meliputi data yang belum terintegrasi, sengketa, dan transisi regulasi. Penertiban merupakan instrumen penataan tanah yang berdampak fiskal secara tidak langsung.
- References
-
Asmarani, N. G. C. (2024, 3 April). Apa itu PBB-P2 dalam UU HKPD? DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1801753/apa-itu-pbb-p2-dalam-uu-hkpd
Bisnis.com. (2025). Istana soal tanah HGB & HGU terlantar diambil negara: Ada peringatan 3 kali. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250716/47/1893778/istana-soal-tanah-hgb-hgu-terlantar-diambil-negara-ada-peringatan-3-kali
CNBC Indonesia. (2025). Tanah terlantar 2 tahun bakal diambil negara, petani sawit buka suara. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250810172553-4-656715/tanah-terlantar-2-tahun-bakal-diambil-negara-petani-sawit-buka-suara
DDTCNews. (2024, 31 Januari). Simak lagi, begini aturan baru pajak PBB-P2 sesuai UU HKPD. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800258/simak-lagi-begini-aturan-baru-pajak-pbb-p2-sesuai-uu-hkpd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). SERASI 12 materi: Pajak daerah dalam UU HKPD [Materi sosialisasi]. Kementerian Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/09/SERASI-12-MATERI.pdf
Elbert. (2021). Analisa hukum atas tanah hak milik yang terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Jurnal Hukum Adigama, 4(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2619391
Hidayati. (2024). Penetapan nilai jual objek pajak PBB dan BPHTB di Kota Bogor. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan, 15(1).
Malang Post. (2025). BPN pastikan kepemilikan pribadi bukan kategori tanah terlantar. Malang Post. https://malang-post.com/2025/09/10/bpn-pastikan-kepemilikan-pribadi-bukan-kategori-tanah-terlantar/
Muamarah, H. S. (2022). Penentuan NJOP atas tanah yang berubah karena peristiwa alam. Jurnal Indonesia RICH, 3(2), 84–90. https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/download/47/34/205
Naufal. (2025). Sengketa penetapan tanah terlantar atas hak guna usaha nomor 18 PT Gunung Meranti Raya Plywood: Problematika transisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Padjadjaran Law Review. https://search.crossref.org/search/works?q=Sengketa+Penetapan+Tanah+Terlantar+atas+Hak+Guna+Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Penilaian PBB-P2.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Retnowati. (2018). Perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang terindikasi terlantar. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. http://repository.narotama.ac.id/1159/20/4484-Article%20Text-16021-1-10-20220118.pdf
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jessica Cally, ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEKERABATAN (PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN BILATERAL) TERHADAP BENTUK PERKAWINAN ADAT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldira Novyardi, Amelia Febrina Rusdian, Delia Cahya Rani, Revita Ardi Ningtyas, Tiar Saurmauli Pasaribu, Tiara Febrianti, MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME: EDUKASI BELA NEGARA UNTUK GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Teddy Agusman, Wahyu Fahmi Rizaldy , PERAN ANGGOTA KEPOLISIAN SUB DITPAMOBVIT (DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL) POLDA BENGKULU DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riris Rismawati, Maitan Citra Lestari, Devi Alika Avrilia, Hilda Intan Rahmadan, Irawan Hadi Wiranata, STRATEGI MENJAGA KETAHANAN NASIONAL MELALUI PELESTARIAN BUDAYA DI SANGGAR TARI SEKAR MAYANG DESA DONGKO PADA ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Alfilaili Mahda, PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS NASIONAL DI KALANGAN GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raya Farel Agustira, La Ode Mbunai, NASIONALISME GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN (KAJIAN LITERATUR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.