Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee
- Authors
-
-
Yeremia Silitonga
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Andrian Maulana
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Johannes Manik
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Klasifikasi Harta Waris, Minangkabau, Papua, Suku Mee
- Abstract
- Hukum waris adat di Indonesia tidak seragam karena tumbuh dari sistem kekerabatan masing-masing masyarakat hukum adat. Penelitian ini membandingkan klasifikasi harta waris dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dengan adat Papua suku Mee yang menganut sistem patrilineal. Dengan metode penelitian hukum normatif berbasis bahan pustaka, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Minangkabau membedakan warisan menjadi sako berupa gelar adat dan pusako yang terdiri atas pusako tinggi yang bersifat kolektif dan tidak dapat dibagi, serta pusako rendah yang bersifat individual dan dibagi menurut hukum waris Islam. Suku Mee menggolongkan harta waris menjadi harta adat pokok (komunal), harta simbolis dan sakral, serta harta pencarian, dengan prioritas pada ahli waris laki-laki. Kedua sistem berbeda dalam garis keturunan, kedudukan perempuan, dan dasar klasifikasi harta, tetapi sama-sama mengenal harta komunal, harta individual, dan harta bernilai adat. Temuan mengenai Papua terbatas pada suku Mee dan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh suku di Papua.
- References
-
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
Ahmad, Martinus, Adi Nur Rohman, dan Sugeng. “Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia.” Journal of Law and Security Studies 3, no. 1 (2026).
Eric. “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan dalam Masyarakat Minangkabau.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 3, no. 1 (2019).
Hamid D, Kasim Abdul. “Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2016).
Hasmiyati, Cut, et al. “Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah.” Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 7 (2025).
Kunto Dewandaru, Hilarius, et al. “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” Notarius 13, no. 1 (2012).
Murniwati, Rahmi. “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam.” UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023).
Winstar, Yelia Nathassa. “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau.” Jurnal Hukum & Pembangunan 37, no. 2 (2026).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dave Junio Revaldo, Keiza Jade Mahardika Adji Putra, Natasha Olivia, ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Brama Kharisman, IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novia Safitri, Naqibah Tamimah, Yunda Rahayu Nisrina, PROGRAM MAGANG DI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA: PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA MELALUI PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.