KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT
- Authors
-
-
Aalya Zhafira Salsabila
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Zayyan Nadia Falahi
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Jessica Eva Agustia
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, Batak Toba, anak perempuan, yurisprudensi, musyawarah keluarga
- Abstract
- Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mengenal anak laki-laki menjadi penerus marga sekaligus ahli waris, sedangkan anak perempuan secara adat tidak memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan tersebut mulai berubah sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan kemudian menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dengan hak yang sama dengan anak laki-laki. Meski begitu, dalam praktiknya yurisprudensi tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain karena pembagian warisan masih dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan nilai adat setempat, yurisprudensi tersebut juga baru dapat digunakan apabila sengketa waris diajukan ke pengadilan. Akibatnya, muncul dualisme antara ketentuan hukum adat dan perkembangan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan mengkaji sistem pewarisan adat Batak Toba dan kedudukan anak perempuan di dalamnya, serta melihat relevansi Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dalam pembagian warisan adat Batak Toba saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut masih relevan sebagai dasar bagi anak perempuan untuk menuntut haknya dan sebagai pegangan hakim dalam memutus sengketa waris, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pembagian warisan tetap bergantung pada kesepakatan keluarga.
- References
-
1. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rumusan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. 2018.
4. Aruan, Maria Ariani., Hasnah Aziz, Pandri Zulfikar. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kedudukan Janda Dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba.' Jurnal Pemandhu 4, no. 2 (2023).
5. Catrisia, Sonia, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih. 'Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.' Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–18.
6. Dewi, Dian Kemala. 'Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP/1961.' Warta Dharmawangsa 14, no. 4 (2020): 585–601.
7. Gaol, Sastra G. L., dkk. 'Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang.' Bhirawa Law Journal 5, no. 1 (2024).
8. Lubis, Lundu Parasian. 'Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir).' Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 2, no. 3 (2021): 369–392.
9. Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. 'Kekuatan Hukum Wasiat secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak.' Jurnal Notarius 1, no. 1 (2022).
10. Siregar, Debora, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan. 'Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961.' Jurnal Adat dan Budaya Indonesia 7, no. 1 (2025): 66–71.
11. Solver, Yosafat., Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani. 'Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961.' Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2023).
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Welani, KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.