REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA
- Authors
-
-
Melanie Pita Lestari
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor -
Zulkifli Ismail
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor -
Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha
Fakultas Hukum Universitas PancasilaAuthor -
Zakia Syarika Zulkifli
Fakultas Hukum Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Telemedicine, Hak Pasien, Keamanan Data Kesehatan, Rekonstruksi Regulasi, Hukum Kesehatan Indonesia
- Abstract
- Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi sistem pelayanan kesehatan secara global, termasuk di Indonesia melalui penyelenggaraan telemedicine. Namun, regulasi yang mengatur telemedicine di Indonesia masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan jaminan perlindungan hak pasien secara komprehensif serta keamanan data kesehatan yang memadai. Artikel ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi telemedicine yang berlaku serta merumuskan kerangka rekonstruksi regulasi yang berbasis perlindungan hak pasien dan keamanan data kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telemedicine di Indonesia mengandung kekosongan hukum yang signifikan, khususnya berkaitan dengan mekanisme consent digital, standar rekam medis elektronik lintas platform, serta sistem perlindungan data kesehatan pasien yang terintegrasi. Rekonstruksi regulasi diperlukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif, holistik, dan sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Kesehatan.
- References
-
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Panduan keamanan siber untuk sistem informasi kesehatan. BSSN.
Ekawati, D., & Hartati, S. (2022). Perkembangan telemedicine di Indonesia: Tantangan dan peluang. Salemba Medika.
Hadjon, P. M. (2021). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. PT Bina Ilmu.
Hastuti, N. (2023). Perlindungan hukum data pribadi pasien di era digital. Deepublish.
Mahendra, Y. I., & MD, M. M. (2022). Pokok-pokok hukum tatanegara Indonesia pasca reformasi. PT Bhuana Ilmu Populer.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, S. (2020). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi ke-5). Cahaya Atma Pustaka.
Rangkuti, S. S. (2020). Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional (Edisi ke-4). Airlangga University Press.
Safa'at, R. (2021). Rekonstruksi politik hukum pangan: Dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Universitas Brawijaya Press.
Sampurna, B., Syamsu, Z., & Siswaja, T. D. (2020). Bioetik dan hukum kedokteran: Pengantar bagi mahasiswa kedokteran dan hukum (Edisi ke-2). Pustaka Dwipar.
Sardjono, A. (2021). Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional dalam perspektif hukum (Edisi ke-2). Alumni.
Setiyono, J. (2022). Hukum pidana siber: Kejahatan siber dan perlindungan hukumnya. Undip Press.
Sibuea, H. P. (2021). Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Erlangga.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakanke-19). PT RajaGrafindo Persada.
Soeprapto, M. F. I. (2020). Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya. Kanisius.
Wardana, W. A. (2022). Keamanan data kesehatan berbasis teknologi informasi. Airlangga University Press.
Yunanto, A., & Hanum, C. (2022). Hak pasien dan kewajiban dokter dalam praktik medis modern. Mandar Maju.
Fauzi, A., & Maerani, I. A. (2024). Rekonstruksi regulasi telemedicine berbasis hak asasi manusia. Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 201-220.
Kesumaningrum, T. W., & Dalimunthe, R. P. (2023). Kebijakan perlindungan data kesehatan di Indonesia: Analisis komparatif. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(1), 112-135.
Putra, F. N. D., & Isnaeni, M. (2023). Perlindungan data pribadi pasien dalam sistem rekam medis elektronik. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 3(1), 45-67.
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ganjar Sapta Bayu Perkasa, Dedah Jubaedah, Dewi Sulastri, Budaya Hukum dan Efektivitas Hukum: Studi atas Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar dan Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riski Adelia, Revani Putri Agung, Syarafina Aliffany, Tasa Syahna Najwa, Triani Triani, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Politik Hukum Pidana, Proporsionalitas Pemidanaan, dan Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gusti Ayu Sarjani Wedawati, Ida Bagus Yoga Raditya, ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.