Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026
- Authors
-
-
Cicilia Florita Tri Prahastuti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Chintya Amelia Widiastuti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Angela Dea Valinda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Marsela Puteri Dinanti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Hikma Vivian Adinda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Teki Prasetyo Sulaksono
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Fitra Endi Fernanda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- kewenangan pemerintah daerah, perangkat desa, maladministrasi, Ombudsman, Provinsi Lampung
- Abstract
- Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta menganalisis temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, serta pemberitaan media massa yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengelompokan, penelaahan, penyajian informasi secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Provinsi Lampung berkaitan dengan tiga persoalan utama, yaitu penerbitan keputusan tanpa persetujuan tertulis bupati/wali kota, penandatanganan persetujuan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten tanpa dasar pelimpahan kewenangan yang sah, serta belum tersedianya prosedur operasional baku dalam proses verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perangkat desa. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan dasar pelimpahan kewenangan, penyusunan standar operasional prosedur, serta pelaksanaan tindakan korektif Ombudsman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6362
Similar Articles
- Zaid Abdillah, HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghina Nabila, Kms. M. Galfadillah Akbar Zabril, MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM DAN ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY DALAM MEKANISME PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Brama Kharisman, IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhlisin, Asma Nadia Dini, Sheli Aprilia, EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elgiana Ngutojo, Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.