Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026
- Authors
-
-
Cicilia Florita Tri Prahastuti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Chintya Amelia Widiastuti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Angela Dea Valinda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Marsela Puteri Dinanti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Hikma Vivian Adinda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Teki Prasetyo Sulaksono
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Fitra Endi Fernanda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- kewenangan pemerintah daerah, perangkat desa, maladministrasi, Ombudsman, Provinsi Lampung
- Abstract
- Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta menganalisis temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, serta pemberitaan media massa yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengelompokan, penelaahan, penyajian informasi secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Provinsi Lampung berkaitan dengan tiga persoalan utama, yaitu penerbitan keputusan tanpa persetujuan tertulis bupati/wali kota, penandatanganan persetujuan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten tanpa dasar pelimpahan kewenangan yang sah, serta belum tersedianya prosedur operasional baku dalam proses verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perangkat desa. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan dasar pelimpahan kewenangan, penyusunan standar operasional prosedur, serta pelaksanaan tindakan korektif Ombudsman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6362
Similar Articles
- Sepvania Berlian Rengganis, Fauzia Istiqomah, Amelia Nais Agustin, Zahra Nur Azizah, Balqis Namira Ramadhani, Muthia Cahya Putri Hidayah, Febra Anjar Kusuma, OPTIMALISASI POTENSI DAERAH SEBAGAI PENGGERAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Fahmi Miftah, Ibnu Atiiq Ash Shiddiq, Andi Rachmat Maulana, Benturan Otonomi Desa Adat dan Hak Waris Pradana Beda Desa: Implikasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Eksekusi Harta Gunakaya , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Muhaimin F, Mayada Safalia, Moch Imam Chamdillah, Muhammad Mashuri, KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
1-10 of 234
Next
You may also start an advanced similarity search for this article.