KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Surya Pratama Erlangga
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Maulana Dzaky Akmal Purwanto
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Muhammad Nesta Wilnas Putra
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Aset Kripto, Hukum Waris Adat, Objek Warisan, Kekayaan Digital, Ahli Waris.
- Abstract
- Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu. Keberadaan aset kripto menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia, khususnya berkaitan dengan kedudukannya sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris, mengkaji implikasi pewarisannya dalam keberagaman sistem kekerabatan adat, serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan kekayaan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum adat, dan sumber hukum terkait aset kripto. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa karakteristik aset kripto sebagai kekayaan digital bernilai ekonomi perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep harta peninggalan menurut hukum waris adat. Keberagaman sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental juga menunjukkan bahwa pengakuan aset kripto sebagai objek warisan harus memperhatikan karakteristik kepemilikan harta, hubungan kekerabatan, serta ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai hukum adat dengan perkembangan hukum nasional guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ahli waris atas aset digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris adat dalam merespons transformasi bentuk kekayaan di era digital.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. (2024). “Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia.” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. 5(1). Hlm. 95–114. https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827.
Feliks, Danggur. (2022). “Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Khazanah Multidisiplin. 3(2). Hlm. 139–164.
Frisandia, Micselin Sifa, dan Salsabila Ardila W. (2024). “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia.” Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(4). Hlm. 238–246.
Iqbal, Iqbal, dan Jazman Nazar. (2025). “Bitcoin Inheritance Mechanism as an Intangible Ownership Asset Under Civil Law in Indonesia: Mekanisme Pewarisan Bitcoin Sebagai Aset Kepemilikan Tidak Berwujud Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.” UIR Law Review. 9(2). Hlm. 75–89. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24680.
Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. (2018). “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. 5(2). Hlm. 315–330. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6.
Santoso, Fatih El Farabi, dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2026). “Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris.” Law and Digital Economy Review. 1(1). Hlm. 34–49. https://doi.org/10.20961/lder.v1.i1.3658.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Andritia Permana, Ajid Haryadi, Mudawaroh, KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dave Junio Revaldo, Keiza Jade Mahardika Adji Putra, Natasha Olivia, ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Kurniawan, Vico Rayhananka Ihsan, Akhbar Karunia Ilahi, Rycho Alva Ridho Putra, Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga, EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghefira Faza Natasya, Aldira Anggia Putri, Oci Senjaya, DI BALIK LAYAR PINJAMAN ONLINE ILEGAL : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MODUS KEJAHATAN DIGITAL DAN VIKTIMISASI KORBAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.