ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Ammar Halim
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pelecehan seksual, hukum pidana, perlindungan korban, penegakan hukum, UU TPKS
- Abstract
- Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang penanganannya di Indonesia berubah cukup besar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang efektif sejak 2 Januari 2026. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi korban beserta hambatannya, dan upaya penguatan penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS membedakan pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5) dan fisik (Pasal 6) serta menyediakan landasan yang lebih kuat bagi korban, terutama melalui perluasan alat bukti, larangan viktimisasi, dan pengaturan hak korban. Namun, rumusan Pasal 5 yang bergantung pada penilaian 'merendahkan harkat dan martabat', status delik aduan, dan hubungan dengan ketentuan pencabulan dalam KUHP menimbulkan persoalan kepastian hukum dan konsistensi penerapan. Penulis berpendapat bahwa kecukupan norma tidak otomatis menjamin efektivitas, sehingga diperlukan pedoman penerapan yang seragam, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan layanan pemulihan korban. Artikel ini merekomendasikan langkah yang dapat ditempuh melalui peraturan yang sudah ada dan langkah yang memerlukan perubahan kebijakan.
- References
-
Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik. (n.d.). Nomokrasi, Universitas Hasanuddin. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25158
Detik. (n.d.). Prof Hibnu nilai UU TPKS rentan dimanfaatkan di dugaan pelecehan istri Sambo. https://news.detik.com/berita/d-6275210/prof-hibnu-nilai-uu-tpks-rentan-dimanfaatkan-di-dugaan-pelecehan-istri-sambo
Gemilang, A. S. (2026). Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/131217/
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Hukumonline. (2026a). Standardisasi nasional jadi kunci efektivitas implementasi UU TPKS. https://www.hukumonline.com/berita/a/standardisasi-nasional-jadi-kunci-efektivitas-implementasi-uu-tpkslt69a65ca322674/
Hukumonline. (2026b). Pelecehan seksual nonfisik. https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-nonfisik-lt69e1cf5ab7269
Hukumonline. (n.d.-a). Pencabulan anak oleh orang tuanya, ini ancaman pidananya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993
Hukumonline. (n.d.-b). Sanksi pidana pencabulan ODGJ. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pencabulan-odgj-lt548c6c128c014/
Hukumonline. (n.d.-c). Bunyi pasal perkosaan dalam KUHP baru. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt66cc9b9e4542d/
Hukumonline. (n.d.-d). Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/
Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban dalam UU TPKS. (n.d.). Jurnal USM, Universitas Semarang. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/14126/7180/56182
Kedudukan Hukum Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Peradilan Pidana Indonesia. (n.d.). JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/34616/33200
Mahkamah Agung. (2026). Membaca putusan kasasi narkotika di awal tahun 2026. Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO
Marup, M. (2026, 17 April). Viral kasus FH UI, apakah pelecehan seksual verbal langgar hukum? Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/play/NleC9w1M-viral-kasus-fh-ui-apakah-pelecehan-seksual-verbal-langgar-hukum
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana.
Medcom. (n.d.). RUU TPKS tambahkan alat bukti kasus kekerasan seksual. https://www.medcom.id/nasional/politik/ybJr7mmb-ruu-tpks-tambahkan-alat-bukti-kasus-kekerasan-seksual
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Pemenuhan Keadilan Korban. (n.d.). Swara Justisia, Universitas Ekasakti Padang. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/701/451/3425
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.go.id/files/uu12-2022.pdf
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eric Friedric Sianturi, Hudi Yusuf, Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasrul Hidayat, Diah Gustiniati, Dona Raisa Monica, Nikmah Rosidah, Budi Riski Husin, PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG: ANTARA KEWAJIBAN NORMATIF DAN REALITAS EMPIRIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Deska Larasati, Anggun Juwita Sari, Agestika Lindra Naviru, Desta Olivia, Velda Suci Rahmadani, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.