ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Ammar Halim
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pelecehan seksual, hukum pidana, perlindungan korban, penegakan hukum, UU TPKS
- Abstract
- Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang penanganannya di Indonesia berubah cukup besar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang efektif sejak 2 Januari 2026. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi korban beserta hambatannya, dan upaya penguatan penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS membedakan pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5) dan fisik (Pasal 6) serta menyediakan landasan yang lebih kuat bagi korban, terutama melalui perluasan alat bukti, larangan viktimisasi, dan pengaturan hak korban. Namun, rumusan Pasal 5 yang bergantung pada penilaian 'merendahkan harkat dan martabat', status delik aduan, dan hubungan dengan ketentuan pencabulan dalam KUHP menimbulkan persoalan kepastian hukum dan konsistensi penerapan. Penulis berpendapat bahwa kecukupan norma tidak otomatis menjamin efektivitas, sehingga diperlukan pedoman penerapan yang seragam, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan layanan pemulihan korban. Artikel ini merekomendasikan langkah yang dapat ditempuh melalui peraturan yang sudah ada dan langkah yang memerlukan perubahan kebijakan.
- References
-
Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik. (n.d.). Nomokrasi, Universitas Hasanuddin. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25158
Detik. (n.d.). Prof Hibnu nilai UU TPKS rentan dimanfaatkan di dugaan pelecehan istri Sambo. https://news.detik.com/berita/d-6275210/prof-hibnu-nilai-uu-tpks-rentan-dimanfaatkan-di-dugaan-pelecehan-istri-sambo
Gemilang, A. S. (2026). Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/131217/
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Hukumonline. (2026a). Standardisasi nasional jadi kunci efektivitas implementasi UU TPKS. https://www.hukumonline.com/berita/a/standardisasi-nasional-jadi-kunci-efektivitas-implementasi-uu-tpkslt69a65ca322674/
Hukumonline. (2026b). Pelecehan seksual nonfisik. https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-nonfisik-lt69e1cf5ab7269
Hukumonline. (n.d.-a). Pencabulan anak oleh orang tuanya, ini ancaman pidananya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993
Hukumonline. (n.d.-b). Sanksi pidana pencabulan ODGJ. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pencabulan-odgj-lt548c6c128c014/
Hukumonline. (n.d.-c). Bunyi pasal perkosaan dalam KUHP baru. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt66cc9b9e4542d/
Hukumonline. (n.d.-d). Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/
Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban dalam UU TPKS. (n.d.). Jurnal USM, Universitas Semarang. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/14126/7180/56182
Kedudukan Hukum Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Peradilan Pidana Indonesia. (n.d.). JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/34616/33200
Mahkamah Agung. (2026). Membaca putusan kasasi narkotika di awal tahun 2026. Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO
Marup, M. (2026, 17 April). Viral kasus FH UI, apakah pelecehan seksual verbal langgar hukum? Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/play/NleC9w1M-viral-kasus-fh-ui-apakah-pelecehan-seksual-verbal-langgar-hukum
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana.
Medcom. (n.d.). RUU TPKS tambahkan alat bukti kasus kekerasan seksual. https://www.medcom.id/nasional/politik/ybJr7mmb-ruu-tpks-tambahkan-alat-bukti-kasus-kekerasan-seksual
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Pemenuhan Keadilan Korban. (n.d.). Swara Justisia, Universitas Ekasakti Padang. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/701/451/3425
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.go.id/files/uu12-2022.pdf
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Fajar Rahmadani, Rekonstruksi Regulasi Perbankan Syariah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Nasabah , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Yogi Bahtiar, M. Jopan Febriansyah, TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PROFESIONAL NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally, Olivia Chairunnisa Wijaya, ANALISIS YURIDIS PENAHANAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN APARTEMEN CITY PARK CENGKARENG OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Fhatur Lhutfi Rahmad, Muh. Rezky Ramadhan, Kurniati, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Keadilan Gender dan Kepentingan Terbaik Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dava Aji Ramadhan, Andika Rafa Hendrawan, Peter Guntara, TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.