ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL
- Authors
-
-
Kanaya Armedya
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pencurian, KUHP Nasional, Pasal 476, pemidanaan, pemaafan hakim
- Abstract
- Pencurian termasuk delik terhadap harta kekayaan yang paling lazim dihadapi masyarakat, dan pengaturannya ditata ulang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Artikel ini mengkaji pengaturan, unsur, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan ketentuan pencurian dalam KUHP Nasional dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencurian diatur dalam Pasal 476 (pencurian biasa), Pasal 477 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 478 (pencurian ringan), dan Pasal 479 (pencurian dengan kekerasan). Rumusan inti Pasal 476 hampir sama dengan Pasal 362 KUHP lama; pembaruan terletak pada perluasan makna “mengambil” melalui Penjelasan Pasal 476, perluasan makna “barang” melalui Pasal 147, pencurian ringan yang kini hanya diancam pidana denda kategori II, dan kerangka pemidanaan baru dalam Pasal 51 sampai Pasal 54. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl, yang dibandingkan dengan putusan pengadilan yang sama pada perkara serupa di bawah KUHP lama, memperlihatkan bahwa perdamaian dengan korban kini dapat berujung pada pemaafan hakim (rechterlijk pardon), bukan sekadar menjadi alasan yang meringankan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026, yang terbit setelah putusan itu, menjabarkan parameter pemaafan hakim, menutup kasasi, dan menjadikan pemaafan pada acara pemeriksaan cepat diputus pada tingkat pertama dan terakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Nasional menggeser pemidanaan pencurian ke arah pemulihan dan keadilan substantif, tetapi kepastian dan konsistensi penerapannya, termasuk ketika korban adalah korporasi, masih bergantung pada pedoman yang terus dibentuk Mahkamah Agung.
- References
-
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Ditetapkan 23 Juni 2026. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2026/download/dokumen
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pengadilan Negeri Arga Makmur. Putusan Nomor 6/Pid.C/2026/PN Agm. Dikutip dari Dandapala (naskah lengkap tidak diakses).
Pengadilan Negeri Bangko. Putusan pemaafan hakim perkara pencurian dalam keadaan memberatkan. Dibacakan 15 Januari 2026. Dikutip dari Dandapala (nomor perkara dan naskah lengkap tidak diakses).
Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Putusan Nomor 4/Pid.C/2026/PN Ksp. Diputus 9 Februari 2026. Dikutip dari Dandapala (naskah lengkap tidak diakses).
Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn. Dikutip dari Hutasoit, Fikri, dan Hasibuan (naskah lengkap tidak diakses).
Pengadilan Negeri Pasangkayu. Putusan Nomor 39/Pid.B/2026/PN Pky. Dikutip dari MARINews (naskah lengkap tidak diakses).
Pengadilan Negeri Sungailiat. Putusan Nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl. Dibacakan 23 Januari 2026. Dikutip dari laporan resmi Mahkamah Agung dan Dandapala (naskah lengkap tidak diakses).
Pengadilan Negeri Sungailiat. Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Sgl. Dibacakan 28 November 2025. Dikutip dari laporan resmi Mahkamah Agung dan Dandapala (naskah lengkap tidak diakses).
Hutasoit, Lucky Ratu Ierminda, Rahul Ardian Fikri, dan Lidya Rahmadhani Hasibuan. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Jurnal Hukum Sehasen 12, no. 2 (Oktober 2026): 523–530. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/12680/9001/
Dandapala. “Curi Sawit Rp59 Ribu, Lansia 66 Tahun Diberi Pemaafan Hakim.” 29 April 2026. https://www.dandapala.com/article/detail/curi-sawit-rp59-ribu-lansia-66-tahun-diberi-pemaafan-hakim
Dandapala. “Pasal 53 KUHP Baru: Kemerdekaan Hakim atau Ancaman bagi Kepastian Hukum.” https://www.dandapala.com/article/detail/pasal-53-kuhp-baru-kemerdekaan-hakim-atau-ancaman-bagi-kepastian-hukum
Dandapala. “PERMA Pemaafan Hakim Terbit, Jawab Kebutuhan Praktik Peradilan Pidana.” 10 Juli 2026. https://dandapala.com/article/detail/perma-pemaafan-hakim-terbit-jawab-kebutuhan-praktik-peradilan-pidana
Dandapala. “Pemaafan Hakim atas Pencurian Sawit di PN Sungailiat: Kemanusiaan & Keadilan Dikedepankan.” 27 Januari 2026. https://dandapala.com/article/detail/pemaafan-hakim-atas-pencurian-sawit-di-pn-sungailiat-kemanusiaan-keadilan-dikedepankan
Dandapala. “PN Arga Makmur Jatuhkan Pidana Denda Rp50 Ribu pada Perkara Pencurian 8 Tandan Sawit.” 25 Oktober 2026. https://dandapala.com/article/detail/pn-arga-makmur-jatuhkan-pidana-denda-rp50-ribu-pada-perkara-pencurian-8-tandan-sawit
Dandapala. “PN Arga Makmur Jatuhkan Putusan Pemaafan dalam Kasus Penganiayaan.” https://dandapala.com/article/detail/pn-arga-makmur-jatuhkan-putusan-pemaafan-dalam-kasus-penganiayaan
Dandapala. “PN Bangko Jambi Terapkan Pemaafan Hakim dalam Kasus Pencurian.” 21 Januari 2026. https://dandapala.com/article/detail/pn-bangko-jambi-terapkan-pemaafan-hakim-dalam-kasus-pencurian
Dandapala. “PN Kuala Simpang Jatuhkan Pidana Kerja Sosial Kasus Pencurian Sawit.” 12 Februari 2026. https://dandapala.com/article/detail/pn-kuala-simpang-jatuhkan-pidana-kerja-sosial-kasus-pencurian-sawit
Dandapala. “Rekonstruksi Putusan Pidana dalam Penerapan Pasal 54 Ayat (2) KUHP Baru.” https://dandapala.com/article/detail/rekonstruksi-putusan-pidana-dalam-penerapan-pasal-54-ayat-2-kuhp-baru
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Nur Azizah Retno Ariyanti, Nanda Sonia Salsabila, Mada Yasir Sidiq, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL: ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Arbi Al Raid, Erna Dewi, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ziyad Al Insan, Abid Rohman, KEPATUHAN TERHADAP CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DALAM KONSERVASI CURIK BALI DI UNIT SUAKA SATWA CURIK BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhadiatul Mardiyah, Ahmad Ihsan Al Mursalaat, Irsyad Dahri, Kedaulatan di Ujung Klik: Indonesia Menghadapi Implikasi Hukum Perdagangan Digital dalam Era RCEP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.