ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR)
- Authors
-
-
Muhammad Fajar
Fakultas Hukum, Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- penggelapan, wanprestasi, penipuan, Pulse of Ubud, Pengadilan Negeri Gianyar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- Abstract
- Perselisihan mengenai penggunaan dana dalam proyek pembangunan akomodasi wisata tidak selalu dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Perkara Pulse of Ubud di Pengadilan Negeri Gianyar memperlihatkan persoalan tersebut karena dana pembangunan bernilai miliaran rupiah, tetapi perkara akhirnya diputus sebagai tindak pidana penipuan. Penelitian ini mengkaji Perkara Nomor 31/Pid.B/2026/PN Gin dan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Gin dengan fokus pada pembatasan konsep wanprestasi, penggelapan, serta penipuan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Data mengenai perkara diperoleh terutama melalui publikasi Humas Pengadilan Negeri Gianyar dan berbagai laporan mengenai proses persidangan. Dari sumber tersebut diketahui bahwa masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dengan dasar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perkara mencatat pembayaran dana proyek lebih dari Rp9,2 miliar, sedangkan progres pembangunan yang dilaporkan hanya sekitar 22,5 persen. Informasi yang dipublikasikan oleh pengadilan turut memuat adanya perbuatan yang dinilai sebagai tipu muslihat serta penggunaan sebagian dana untuk keperluan yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Analisis menunjukkan bahwa tidak selesainya proyek pada dirinya belum cukup untuk membentuk tindak pidana. Kualifikasi penipuan menjadi relevan apabila penyerahan dana sejak awal dipengaruhi oleh informasi atau tindakan yang menyesatkan. Sebaliknya, penggunaan dana setelah diperoleh secara sah perlu terlebih dahulu diuji berdasarkan status penguasaan dan peruntukannya untuk menentukan kemungkinan penggelapan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena salinan putusan lengkap belum diperoleh, sehingga alasan hakim dianalisis berdasarkan sumber yang tersedia.
- References
-
Chazawi, A. (2006). Kejahatan terhadap harta benda. Bayumedia Publishing.
Dugaan penipuan proyek vila WN AS di Ubud, uang miliaran dipakai kontraktor beli mobil. (2026, 1 Mei). Warta Bali Online. https://wartabalionline.com/2026/05/01/dugaan-penipuan-proyek-vila-wn-as-di-ubud-uang-miliaran-dipakai-kontraktor-beli-mobil/
Hukumonline. (t.t.-a). Apakah penggelapan tanpa kerugian dipidana? https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-penggelapan-tanpa-kerugian-dipidana-lt67bdefcc48d18
Hukumonline. (t.t.-b). Bunyi jerat pasal penggelapan dengan pemberatan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-penggelapan-dengan-pemberatan-lt4e9f694721b03/
Hukumonline. (t.t.-c). Bunyi Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan unsurnya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9
Hukumonline. (t.t.-d). Mengembalikan uang yang digelapkan, apakah tetap dipidana? https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengembalikan-uang-yang-digelapkan--apakah-tetap-dipidana-lt4decf2f68461d
Hukumonline. (t.t.-e). Penggelapan dalam jabatan: Pidana atau perdata? https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan-pidana-atau-perdata-cl5886/
Humas PN Gianyar. (2026, 15 Mei). Proyek villa Ubud berujung penipuan, dua terdakwa divonis 2 tahun penjara (Perkara Nomor 31/Pid.B/2026/PN Gin dan 32/Pid.B/2026/PN Gin). Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/proyek-villa-ubud-berujung-penipuan-dua-terdakwa-divonis-2-tahun-penjara
JPU bantah pembelaan Valur, tegaskan dugaan penipuan bukan gagal bisnis. (2026, 13 Mei). Fajar Bali. https://fajarbali.com/jpu-bantah-pembelaan-valur-tegaskan-dugaan-penipuan-bukan-gagal-bisnis/
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 2 Februari). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 267/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Pasal 488 UU 1/2023. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4825_2886_4a.%20Ikhtisar%20267-PUU-XXIII-2025%20UU%20KUHP%20(ACC%20PM%20III). pdf
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. (t.t.). Pasal.id. https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-2-tahun-2017/pasal-47
Pembuktian tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparatur sipil negara dalam KUHP (2023) (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu). (2023). Jurnal Hukum dan Legal Governance (JHLG), Rewang Rencang. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/4465/1787/17179
Pertanggungjawaban pegawai koperasi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bar). (t.t.). Clavia, Fakultas Hukum Universitas Bosowa. https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/download/9998/4594/45640
Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht), Pasal 372–377 dan Pasal 378.
Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 47, 54, 67, dan 88.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 20, 486, 488, dan 492.
Sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. (t.t.). Reformasi Hukum Trisakti, Universitas Trisakti. https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/15294/9157/52675
Sanksi terhadap karyawan koperasi yang melakukan penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (t.t.). Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. https://repository.unars.ac.id/id/eprint/4023/3/JURNAL_AZALIA_YL_202112005.pdf
- Downloads
- Published
- 2026-10-29
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Muhammad Arbi Al Raid, Erna Dewi, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Fatimah Halim, Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gusti Ayu Sarjani Wedawati, Ida Bagus Yoga Raditya, ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan, Fajar Intan Kurnia, Yunita Dyah Prasinta, KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Alfi Kurnia, Nada Ayu Serina, Rahel Laita Vigi Oktavia, Neja Amelianti, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.