NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM
- Authors
-
-
Abdul Raafi Ansori
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Chatarina Vallerie Nesty Negho
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Elvin Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Qaila Yulieta Salsabila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Vincencia Veeren
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, KUHP Nasional, keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam hukum pidana, nilai-nilai Pancasila penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mewujudkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kepastian hukum. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Namun, pembaruan aturan perlu diikuti dengan pelaksanaan hukum yang adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan KUHP Nasional, khususnya dalam hubungan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama, Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kajian peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terletak pada pembentukan aturan, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat, perlindungan hak korban, serta kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Penelitian ini menawarkan gagasan bahwa keberhasilan KUHP Nasional perlu dinilai melalui keterhubungan antara kualitas aturan, proses penegakan hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat.
- References
-
1. Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
2. Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
3. Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
4. Furnamasari, Y. F. (2024). Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa: Suatu upaya membangun etika dan moral. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5(2).
5. Arief, Barda Nawawi. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
6. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
7. Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. Hasan, Z. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Journal of Law and Nation.
9. Muhammad Fadhil, Satria Hudaf Akhriansyah, William Kristo Wijaya, & Riska Andi Fitriono. (2022). Perspektif Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora.
10. Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jurnal Kewarganegaraan.
11. Suyono, Jihan Amelia Nadiul Fatriah, Bellatrix Nandayani, dkk. (2025). Penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Journal of Student Research.
12. Muhammad, Aceng. (2024). Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi: Masih Relevankah?. Civil and Military Cooperation Journal.
13. Vincent Prince Eden Ambarita. (2025). Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Generasi Muda Bangsa Indonesia Di Era Modern. Journal Of Social, Justice And Policy.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Elgiana Ngutojo, Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Griselda Nathania Valdis, Nenden Chaerunnisa, BATASAN KRITIK DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.