KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Alya Qurratun Aini
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Muhammad Amirul Mukmin
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Muh. Herdiansyah Putra
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Irsyad Dhahri
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor
-
- Keywords:
- Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Kepastian Hukum, Hukum Perdata Internasional, Pemilihan Kewarganegaraan, Status Personal
- Abstract
- Artikel ini menganalisis kepastian hukum tenggat pemilihan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang tersebar belum menjelaskan secara tegas akibat keterlambatan, kewajiban pemberitahuan, maupun mekanisme pemulihan. Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi penentuan hukum atas status personal dan menimbulkan status pincang lintas negara. Artikel ini merekomendasikan revisi undang-undang, pemberitahuan tertulis sebelum tenggat, mekanisme pernyataan terlambat, serta harmonisasi prosedur administrasi antarinstansi guna melindungi hak anak dan menjamin kepastian status kewarganegaraan secara adil.
- References
-
Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1847 No. 23.
Basuki, Z. D., Oppusunggu, Y. U., & Penasthika, P. P. (2014). Pengertian Hukum Perdata Internasional, sejarah Hukum Perdata Internasional, dan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (Modul 1). Universitas Terbuka. https://repository.ut.ac.id/4091/1/HKUM4304-M1.pdf
Chasan Lukito, S., Sukarsa, & Widnyana, I. W. (2023). Ketimpangan keadilan dalam kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Jurnal Hukum Tata Negara dan Kebijakan Publik, 1(2), 45–59.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2024, 24 April). Batas waktu memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda [Surat edaran No. 400.8.2.13/4858/Dukcapil]. Kementerian Dalam Negeri.
Edwards, A., & van Waas, L. (Eds.). (2014). Nationality and statelessness under international law. Cambridge University Press.
Fuller, L. L. (1964). The morality of law. Yale University Press.
Gautama, S. (1987). Pengantar hukum perdata internasional Indonesia (Edisi ke-5). Binacipta.
Hague Conference on Private International Law. (1930, 12 April). Convention on certain questions relating to the conflict of nationality laws. HCCH.
Hague Conference on Private International Law. (1996, 19 October). Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and co-operation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children. HCCH. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
Hardjowahono, B. S. (2018). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. PT Citra Aditya Bakti.
Hukumonline.com. (2026, 26 Februari). Polemik Status Anak Alumni LPDP: Pemerintah Benahi Kewarganegaraan Ganda hingga Kehilangan WNI. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-status-anak-alumni-lpdp--pemerintah-benahi-kewarganegaraan-ganda-hingga-kehilangan-wni-lt69a039ac8186f/
Italian-United States Conciliation Commission. (1955, 10 June). Mergé Case (Decision No. 55). HCCH.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Elektronik.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengembalian Dokumen Keimigrasian Bagi Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Elektronik.
Mahardhika, N. G. (2024). Stranger in a strange land: Is Indonesia’s limited dual citizenship policy antiquated? Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2(4), 112–125. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/35995
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017, 31 Agustus). Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Downloads
- Published
- 2026-10-16
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Nurlatifa Ramadhani, Aqilah Islaminuru Ismail, Melindah Rahma, Irsyad Dhahri, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Dwiki Sugiarto Shafa, Muh. Haikal Fahlefy Tenroaji, Irsyad Dhahri, PERKEMBANGAN DIPLOMASI DIGITAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP HUKUM DIPLOMATIK DI ERA TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Alfilaili Mahda, PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS NASIONAL DI KALANGAN GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Febrianti, Rini Winarsih, Syaiful Bahri, PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Subkhan, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Rekrutmen Gangster oleh Anak di Bawah Umur (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.