BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
- Authors
-
-
Irwan Sahardi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Jaminan fidusia, wanprestasi, tindak pidana, perusahaan pembiayaan, kendaraan bermotor
- Abstract
- Pembiayaan kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, tetapi persoalan hukumnya menjadi lebih kompleks ketika tunggakan angsuran disertai dengan pengalihan, penggadaian, penyewaan, atau hilangnya penguasaan atas kendaraan yang telah menjadi objek jaminan fidusia. Artikel ini membahas batas antara wanprestasi sebagai persoalan perdata dan tindak pidana dalam pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia, sekaligus mencari bentuk perlindungan yang seimbang bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan masalah praktik. Perspektif praktik berasal dari pengetahuan penulis selama bekerja di bidang collection, remedial, dan recovery pada pembiayaan konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa tunggakan angsuran tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan pembuktian unsur khusus, antara lain status hukum benda sebagai objek jaminan fidusia, adanya tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, serta tidak adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Sebaliknya, perlindungan konsumen terhadap penarikan yang sewenang-wenang tidak menghapus kewajiban menjaga objek jaminan. Berdasarkan pengalaman penulis dalam praktik pembiayaan, analisis disusun melalui enam hal yang perlu diperiksa: status pembayaran, komunikasi dan iktikad baik, keberadaan dan penguasaan unit, status hukum pendaftaran fidusia, bentuk perpindahan unit, serta persetujuan tertulis. Urutan pemeriksaan tersebut dapat membantu perusahaan pembiayaan dan penegak hukum membedakan kredit bermasalah biasa dari perbuatan yang berpotensi masuk ranah pidana.
- References
-
Butarbutar, E. N. (2022). Constitutional issue of the executional power of fiduciary certificates as equal to court decision. Jurnal Konstitusi, 19(3), 606–622. https://doi.org/10.31078/jk1935
Febriansyah, F. P., Purwoto, & Suharto, R. (2016). Tinjauan yuridis kasus pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana (Studi kasus Pengadilan Negeri Jepara No. 320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo. No. 101/Pid/2012/PT.SMG jo. No. 1160 K/Pid.Sus/2012). Diponegoro Law Journal, 5(2), 1–14. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11346
Indonesia. (1999a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45374/uu-no-42-tahun-1999
Indonesia. (1999b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999
Liauwan, C. (2018). Pertanggungjawaban pidana dalam penggelapan dan pemalsuan kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lex Crimen, 7(2), 113–120. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19601
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8060.pdf
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
Nurjannah, S. (2016). Lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 3(1), 119–125. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3630
Pawitri, R. N., & Setiyanto, B. (2014). Tinjauan yuridis tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia terhadap pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat). Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 3(3), 259–267. https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40532
Prayuti Z., Y., Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan hukum dalam sengketa antara konsumen kendaraan bermotor dengan lembaga pembiayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pakuan Justice Journal of Law, 1(1), 75–90. https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1.2311
Tewal, C. A. (2018). Penerapan pidana terhadap pelaku penggelapan kendaraan jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lex Crimen, 7(8), 109–115. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21469
Yasir, M. (2016). Aspek hukum jaminan fidusia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(1), 75–92. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Putri Salsabila, Rafalinna Oktatia, Oci Senjaya, Antara Das Sollen dan Das Sein: Kajian Kriminologi terhadap Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurfajriyah Amalia, Nessya Aurellia R, Nadia Hazna S, M Fauzan Rizqon R, ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.